Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggeser pendekatan penanggulangan bencana dari pola reaktif ke strategi kesiapsiagaan dini. Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dipimpin langsung Bupati Probolinggo Mohammad Haris, menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG Juanda pada periode Januari hingga Maret 2026.
Rapat yang digelar di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Senin (19/1/2026), itu menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk menyusun skema mitigasi bencana berbasis wilayah. Khususnya kecamatan dan desa yang selama ini menjadi titik rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
“Penanganan bencana tidak bisa lagi menunggu kejadian. Strateginya harus dimulai sebelum risiko itu datang,” kata Bupati Haris. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga hanya bisa dijaga melalui kesiapan sistem, bukan respons darurat semata.
Sebagai kerangka utama, Pemkab Probolinggo kembali menegaskan penerapan konsep BPBD GERCEP SAE—gerak cepat, terpadu, dan berbasis kecamatan serta desa. Dalam skema ini, BPBD berfungsi sebagai komando teknis, kecamatan menjadi pusat kendali lapangan, sementara desa berperan sebagai garda awal mitigasi dan peringatan dini.
Menurutnya, strategi ini dirancang untuk memangkas waktu respons ketika bencana terjadi. “Kalau kecamatan dan desa sudah punya peta risiko, SOP, dan jalur koordinasi yang jelas, maka dampak bisa ditekan sejak awal,” ujar Gus Haris, sapaan akrabnya.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menambahkan, strategi kesiapsiagaan harus dibangun dari evaluasi kejadian bencana yang telah terjadi. Sepanjang Januari 2026, banjir dan longsor tercatat melanda sejumlah wilayah, termasuk Sumberasih, Tongas, Krucil, hingga Wonomerto.
“Setiap kejadian adalah data. Dari situ kita bisa menyempurnakan strategi, mulai dari asesmen cepat, distribusi logistik, sampai mitigasi struktural,” kata Ra Fahmi, begitu ia disapa.
Data BPBD menunjukkan ratusan kepala keluarga terdampak banjir di beberapa kecamatan. Selain itu, cuaca ekstrem juga merusak infrastruktur publik, seperti jembatan, plengsengan sungai, hingga ambruknya ruang kelas di SDN Sumberkare 1.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, R. Oemar Sjarif dalam paparannya menekankan pentingnya pemetaan risiko berbasis cuaca dan wilayah. Peta prakiraan curah hujan BMKG, data historis bencana, serta kondisi infrastruktur menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi lanjutan.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo memprioritaskan pengamanan titik-titik kritis, terutama jembatan penghubung antardesa dan plengsengan sungai yang rawan longsor. Penanganan darurat disiapkan sambil menunggu perencanaan perbaikan permanen.
Sementara itu, Polres Probolinggo melakukan pemetaan personel hingga tingkat kecamatan. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyatakan kesiapan aparat difokuskan pada tiga aspek utama: evakuasi warga, pengamanan wilayah, dan kelancaran distribusi bantuan saat bencana terjadi.
Melalui rakor ini, Pemkab Probolinggo menegaskan arah kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terencana dan terdesentralisasi. Strategi berbasis desa dinilai menjadi kunci untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
