MBG hari ini lebih tampak sebagai simbol pemborosan anggaran daripada solusi masa depan. Kita tidak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang bermutu. Kita tidak butuh proyek yang menguntungkan segelintir pihak, kita butuh pembangunan yang mengangkat martabat bangsa.
Oleh: Muslimin*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini seolah diposisikan sebagai solusi atas berbagai persoalan pendidikan dan kesejahteraan anak. Namun jika dilihat lebih dalam, program ini justru menyimpan banyak pertanyaan mendasar. Pertanyaan utamanya sederhana: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari MBG?
Faktanya, MBG lebih terlihat menguntungkan penerima proyek dibandingkan mereka yang katanya menjadi sasaran utama program. Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka fokusnya seharusnya pada pendidikan, bukan sekadar menambah porsi makan. Meningkatkan kualitas SDM berarti memperbaiki sistem belajar, fasilitas sekolah, teknologi pendidikan, serta kesejahteraan guru.
Kalau yang dikejar adalah perbaikan gizi, muncul pertanyaan logis: apakah dengan anggaran Rp10 ribu per porsi bisa benar-benar menghadirkan asupan gizi “top markotop”? Atau jangan-jangan yang terjadi hanya sekadar memberi makan agar terlihat ada program, tanpa kualitas gizi yang benar-benar terjamin?
MBG berpotensi menjadi program yang memaksakan penggunaan uang rakyat untuk kegiatan konsumtif jangka pendek. Uang tersebut habis dimakan hari ini, tanpa meninggalkan nilai pembangunan yang berkelanjutan. Padahal, perlu diingat, dana MBG adalah uang rakyat, bukan milik pribadi siapa pun. Setiap rupiah seharusnya dikelola secara hati-hati, transparan, dan berdampak jangka panjang.
Pendidikan kita tertinggal bukan karena kurang makan, tetapi karena sistem pendidikan yang belum sepenuhnya kuat. Kita membutuhkan pendidikan gratis, bukan makan gratis. Kita membutuhkan sekolah dengan teknologi yang maju, bukan sekadar distribusi nasi bungkus. Kita membutuhkan guru yang dihargai jasanya dengan gaji layak, bukan justru dibebani peran tambahan seperti “waiters” dalam program MBG.
Lebih ironis lagi, MBG disebut-sebut rawan mencederai banyak pihak: siswa, guru, hingga masyarakat tidak mampu. Risiko makanan basi, makanan tidak layak konsumsi, distribusi yang tidak merata, hingga beban tambahan bagi sekolah adalah masalah nyata. Ketika rakyat banyak mengeluh, seharusnya itu menjadi tanda bahwa program ini memang perlu dikaji ulang. Program yang benar-benar baik tidak akan menuai keluhan masif dari masyarakat.
Sebagian pihak berargumen bahwa MBG membuka lapangan kerja. Pandangan ini perlu dilihat secara lebih rasional. Dengan dana sebesar Rp1 triliun, kita sebenarnya sudah bisa membangun satu perusahaan besar yang menampung ribuan tenaga kerja secara berkelanjutan. Bahkan, jika dikelola dengan baik berdasarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah, dana tersebut bisa menjadi modal untuk membangun ratusan perusahaan baru.
Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menyerap ratusan ribu tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Nilai asetnya tidak hilang seperti nasi yang habis dimakan. Inilah perbedaan antara pembangunan produktif dan program konsumtif.
Tujuan MBG seharusnya bisa diubah. Bukan dihapus, tetapi dialihkan menjadi program yang lebih aman, lebih bermartabat, dan lebih bermanfaat. Fokusnya bukan pada pembagian nasi, melainkan pada penguatan ekonomi keluarga siswa, peningkatan kesejahteraan guru, serta pengurangan risiko-risiko yang mencederai dunia pendidikan. Dengan begitu, tidak ada lagi cerita tentang nasi basi, makanan terbuang, atau guru yang dijadikan “tumbal” program.
Sebenarnya, semua ini terasa mudah secara konsep. Yang sulit justru menghadapi manusia-manusia serakah. Mereka yang sudah tahu kebijakan itu keliru, namun tetap membelanya dan mengatasnamakan rakyat.
MBG hari ini lebih tampak sebagai simbol pemborosan anggaran daripada solusi masa depan. Kita tidak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang bermutu. Kita tidak butuh proyek yang menguntungkan segelintir pihak, kita butuh pembangunan yang mengangkat martabat bangsa.
Maka sikap menolak MBG bukan berarti menolak kesejahteraan anak, melainkan menolak cara berpikir pendek. Kita ingin generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Itu tidak lahir dari nasi bungkus, tetapi dari pendidikan yang kuat, guru yang sejahtera, dan kebijakan yang jujur berpihak pada masa depan.
*) Bupati LSM LIRA Kabupaten Pasuruan
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
