Bangil (WartaBromo.com) – Persoalan sampah dan lahan kritis kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Isu lingkungan hidup itu dinilai kian mendesak dan membutuhkan penanganan terpadu, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Sorotan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad, saat membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/2/2026).
Dalam sambutannya, Syaifudin menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak ditangani secara tepat dan terstruktur, dampaknya bisa meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Persoalan sampah dan degradasi lahan ini menjadi isu krusial. Kalau tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui DLH semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat umum.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Sementara perguruan tinggi dan NGO memberikan kajian teknis serta pendampingan. Adapun masyarakat menjadi ujung tombak, terutama dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya.
“Kolaborasi ini penting agar penanganan sampah tidak berjalan parsial. Semua pihak harus terlibat,” tegasnya.
Tak hanya sampah, Pemkab Pasuruan juga menghadapi tantangan degradasi lahan yang dinilai semakin serius. Kondisi lahan kritis yang terus bertambah berpotensi memicu persoalan lingkungan lain, mulai dari berkurangnya daya resap air hingga ancaman bencana.
Melalui forum tersebut, Syaifudin berharap muncul masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan, pemerintah kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menyempurnakan strategi penanganan lingkungan hidup ke depan.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kholis, mengatakan forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2027.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari stakeholder Dinas Lingkungan Hidup guna menyusun perencanaan di tahun 2027. Secara tugas dan fungsi kami sudah jelas, tetapi kami perlu menggali informasi dari stakeholder,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh program dan kegiatan DLH harus dirancang berdasarkan masukan yang komprehensif, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan di lapangan.
“Semua masukan itu akan kita rangkum menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027,” pungkasnya. (fir/red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
