Probolinggo (WartaBromo.com) — Rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Probolinggo mulai dikuliti Panitia Khusus (Pansus) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD. Dewan menegaskan satu pesan utama: jangan sampai OPD baru justru memperberat belanja pegawai.
Ketua Pansus SOTK DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menyebut kondisi kepegawaian daerah saat ini sudah berada di zona rawan.
Berdasarkan data BPPKAD, beban kerja pegawai tercatat mencapai 33,36 persen, melampaui ambang batas ideal nasional sebesar 30 persen.
“Kalau Bapenda dibentuk tanpa perhitungan matang, ini bisa jadi persoalan serius. Jangan sampai justru menambah beban belanja pegawai,” kata Muchlis, Jumat (13/2/2026).
Untuk menghindari pembengkakan anggaran, BKPSDM mengusulkan strategi optimalisasi sumber daya manusia (SDM) internal, alih-alih merekrut pegawai baru dalam jumlah besar.
Skema ini akan menarik ASN yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan teknologi informasi untuk mengisi struktur Bapenda.
Menurut Muchlis, langkah tersebut dinilai realistis sekaligus strategis. Selain menekan belanja pegawai, pendekatan ini juga dinilai mampu meredam potensi kritik publik terhadap pemborosan anggaran.
“Kalau bisa memaksimalkan SDM yang ada, kenapa harus nambah pegawai baru? Ini cara paling masuk akal,” ujarnya.
Tak hanya soal Bapenda, Pansus SOTK juga menaruh perhatian pada rencana penggabungan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dengan Pertanian, serta Peternakan dengan Perikanan.
DPRD menegaskan, efisiensi struktur tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun karier pejabat struktural.
“Jangan sampai digabung, tapi pelayanan justru menurun. Itu yang tidak boleh terjadi,” tegas Muchlis.
Saat ini, Pansus masih melakukan simulasi struktur organisasi, termasuk mengkaji apakah Bapenda nantinya akan menggunakan format tiga atau empat bidang. Seluruh kajian dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian agar reformasi birokrasi tidak berujung masalah baru.
“Ini bukan semata-mata soal PAD. Ini menyangkut pegawai dan pelayanan publik. Jadi rekomendasi Pansus harus benar-benar matang,” pungkas Muchlis. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
