Probolinggo (WartaBromo.com) – Banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Probolinggo sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 menyisakan kerusakan serius.
Sebanyak 26 jembatan dilaporkan terdampak, sebagian di antaranya hilang terseret arus. Pemerintah daerah mengakui masih ada 16 jembatan yang belum memiliki alokasi anggaran perbaikan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi Posko Tanggap Bencana Kabupaten Probolinggo di Kantor Kecamatan Kraksaan, Senin (23/2/2026). Kunjungan itu dilakukan di tengah sorotan atas banyaknya jembatan yang rusak dan hilang akibat banjir.
Selain mengunjungi lokasi banjir di Kecamatan Kraksaan, Khofifah juga meninjau Jembatan Sumber Secang di Desa Sumber Secang, Kecamatan Gading. TPT jembatan ini, sudah ambrol dan membahayakan jembatan.
Data Pemerintah Kabupaten Probolinggo mencatat, total 26 jembatan terdampak. Kerusakan paling parah terjadi di titik pertemuan aliran sungai, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rondoningo dan DAS Pekalen.
Di sejumlah lokasi, jembatan tak sekadar rusak, tetapi ambruk dan hanyut terbawa material banjir.
“Begitu dua atau tiga sungai menyatu, arusnya sangat kuat dan membawa material. Jembatan yang ada tidak mampu bertahan,” kata Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris.
Menurut Haris, dari 26 jembatan tersebut, sebagian telah ditangani melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD dan sebagian diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun masih ada 16 unit yang belum terdanai. Selain itu, 29 titik irigasi dan tembok penahan tanah (TPT) mengalami kerusakan.
Banjir juga berdampak pada permukiman dan lahan pertanian. Ratusan rumah tercatat rusak dengan kategori ringan hingga berat. Lahan pertanian terdampak mencapai 319,13 hektare.
Haris menjelaskan, wilayahnya memiliki delapan DAS dengan karakteristik berbeda. Hampir seluruh kecamatan memiliki riwayat banjir. Karena itu, Pemkab mengembangkan konsep BPBD “Gercep SAE”, yakni sistem respons cepat berbasis kecamatan dan desa.
“Konsep ini sudah kami siapkan lama. Respons harus cepat, asesmen akurat, mitigasi dini, dan koordinasi tidak boleh terputus,” ujarnya.
Di sisi lain, Khofifah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mempercepat penanganan infrastruktur, terutama kerusakan ringan dan normalisasi sungai menjelang Idul Fitri.
Ia menyebutkan koordinasi dilakukan dengan Dinas Bina Marga dan instansi sumber daya air untuk asesmen teknis jembatan.
“Yang rusak ringan kita intervensi dulu supaya cepat selesai. Yang sedang dan berat menyesuaikan kondisi,” kata Khofifah.
Ia juga mengungkapkan Pemprov memiliki stok jembatan modular yang bisa dipasang sementara, dengan catatan fondasi penyangga disesuaikan kondisi tanah di lokasi.
Normalisasi sungai, menurut Khofifah, menjadi pekerjaan yang tak kalah penting meski memerlukan anggaran besar dan hasilnya tidak selalu terlihat secara kasat mata. “Ini penting untuk mencegah banjir berulang,” ujarnya.
Hingga kini, sejumlah akses warga masih terganggu akibat jembatan yang hilang. Pemerintah daerah menyatakan terus menghitung kebutuhan anggaran sembari menunggu dukungan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang tergerus banjir. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
