Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kota Probolinggo memperkenalkan kebijakan baru berbasis teknologi untuk memperkuat partisipasi publik melalui sistem JAGA KOTA (Jaring Aspirasi Warga Probolinggo Kota).
Platform ini memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan lingkungan secara langsung melalui sistem yang terhubung dari tingkat RT hingga wali kota.
Inovasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tersebut, diluncurkan pada Sabtu (7/3/2026) lalu.
Menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun pola komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianto, mengatakan pembangunan kota membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, pemerintah membuka ruang interaksi publik yang lebih luas melalui sistem digital tersebut.
“Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui JAGA KOTA, setiap laporan warga akan diproses secara berjenjang sesuai wilayah administratif. Laporan tersebut akan diterima dan dipantau oleh ketua RT, ketua RW, lurah, camat, perangkat daerah terkait hingga wali kota.
Model ini dirancang untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara sistematis serta dipantau perkembangannya.
Selain mempercepat respons pemerintah, sistem ini juga menghadirkan transparansi dalam penanganan laporan warga.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menilai inovasi tersebut sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang inklusif dan kolaboratif.
Menurutnya, pemerintah berupaya membangun pola kerja berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, komunitas, dunia usaha, hingga investor.
“Sejak awal kami berkomitmen melaksanakan program pembangunan dengan melibatkan semua pihak. Melalui sistem pentahelix, sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga media dapat terbangun lebih kuat,” kata Aminuddin.
Ia juga berharap keberadaan sistem ini dapat mendorong lahirnya budaya baru di masyarakat, yaitu partisipasi aktif dalam menyampaikan gagasan maupun laporan terkait kondisi lingkungan.
Dengan demikian, interaksi antara pemerintah dan warga tidak hanya terjadi secara formal, tetapi juga melalui sistem digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fathoni, menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat komunikasi publik antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut dia, keterbukaan komunikasi menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan kota berjalan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Melalui ruang komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pembangunan kota berjalan lebih efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kehadiran JAGA KOTA, Pemerintah Kota Probolinggo berharap interaksi antara pemerintah dan warga menjadi lebih aktif, transparan, serta mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan di tingkat lingkungan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
