Probolinggo (WartaBromo.com) – Usulan skema “war tiket” haji yang digulirkan pemerintah menuai kritik. DPR menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi jutaan jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun.
Wacana penerapan skema “war tiket” dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan publik. Usulan yang muncul dari pemerintah itu dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi jemaah yang sudah lama mengantre keberangkatan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyatakan bahwa gagasan tersebut masih membutuhkan kajian mendalam sebelum benar-benar diterapkan.
Menurut dia, wacana tersebut muncul tanpa penjelasan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan di lapangan.
“Ini baru disampaikan oleh menteri dan wakil menteri. Kami di Komisi VIII tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai skemanya,” ujar Dini, Sabtu (11/4/2026).
Ia menilai, konsep “war tiket” berpotensi menggeser prinsip keadilan dalam sistem antrean haji yang selama ini berlaku.
Saat ini, jumlah jemaah dalam daftar tunggu haji di Indonesia mencapai sekitar 5,2 juta orang, dengan masa tunggu di sejumlah daerah bahkan menembus lebih dari dua dekade.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan yang membuka peluang percepatan keberangkatan melalui mekanisme tertentu dinilai bisa merugikan jemaah yang telah lebih dulu mendaftar dan menunggu giliran.
“Kalau ada skema seperti itu, berpotensi tidak adil bagi jemaah yang sudah lama mengantre,” tegasnya usai Halal Bihalal DPD NasDem Kabupaten Probolinggo.
Dini memastikan Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil pihak kementerian terkait untuk meminta klarifikasi menyeluruh, termasuk tujuan dan detail teknis dari kebijakan tersebut.
Ia menekankan, apapun skema yang akan diterapkan, tidak boleh mengurangi hak jemaah dalam antrean reguler. Keberangkatan mereka, kata dia, harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai kebijakan baru justru mengorbankan hak jemaah yang sudah menunggu lama,” ujar putri sulung Hasan Aminuddin itu.
Sebagai alternatif solusi, Dini juga mendorong pemerintah untuk mengupayakan penambahan kuota haji dari Arab Saudi. Langkah ini dinilai lebih adil dan realistis untuk mengurangi panjangnya antrean tanpa menimbulkan polemik baru.
“Penambahan kuota bisa menjadi jalan tengah agar antrean berkurang tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan,” katanya. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
