Oleh : Arif H Ayik*
Memberikan kapal pesiar bernilai ratusan miliar rupiah kepada seorang nakhoda, tetapi membiarkannya berlayar tanpa radar dan sistem navigasi yang memadai, adalah bentuk perjudian yang sulit dibenarkan. Perumpamaan itu agaknya relevan untuk membaca arah kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Perumda Air Minum (PDAM) Giri Nawa Tirta.
Pada 11 November 2026, DPRD Kabupaten Pasuruan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal BUMD. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah membuka ruang tambahan modal hingga Rp236,05 miliar bagi Perumdam Giri Nawa Tirta. Nilai ini merupakan porsi terbesar, mencapai 64,05 persen dari total plafon penyertaan modal empat BUMD yang ditetapkan sebesar Rp368,54 miliar.
Angkanya memang impresif. Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, keberanian mengalokasikan modal sebesar itu menunjukkan bahwa sektor pelayanan air bersih ditempatkan sebagai salah satu agenda investasi strategis. Namun, besarnya angka investasi tidak otomatis mencerminkan ketepatan arah kebijakan.
Justru di sinilah publik perlu bersikap kritis: apakah perusahaan sudah memiliki kapasitas manajerial, infrastruktur, dan sistem operasional yang sepadan dengan modal yang hendak dipercayakan kepadanya?
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa banyak uang yang akan disuntikkan, melainkan seberapa siap perusahaan mengelolanya menjadi pelayanan yang nyata.
Ironisnya, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki sumber air Umbulan, salah satu sumber air baku strategis di Jawa Timur. Namun, keberadaan sumber daya air yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Warga masih menghadapi persoalan distribusi dan kontinuitas pasokan, sementara jangkauan pelayanan perusahaan belum menunjukkan lompatan yang sepadan dengan potensi wilayahnya.
Hingga penghujung 2026, jumlah pelanggan aktif Perumdam Giri Nawa Tirta masih berada di bawah 50 ribu sambungan rumah (SR). Angka ini patut menjadi perhatian jika dibandingkan dengan luas cakupan pelayanan yang harus menjangkau 24 kecamatan, termasuk kawasan permukiman dan industri yang terus berkembang.
Lebih jauh, Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo juga telah menyinggung persoalan mendasar dalam tata kelola internal perusahaan. Pencatatan dan pelaporan operasional antarkecamatan yang masih dilakukan secara manual menunjukkan bahwa pekerjaan rumah perusahaan bukan hanya memperluas jaringan distribusi, tetapi juga membenahi fondasi manajemennya.
Dalam konteks ini, penyertaan modal Rp236,05 miliar tidak boleh diperlakukan sebagai solusi instan. Menambah modal tanpa membenahi sistem sama halnya memperbesar kapasitas mesin tanpa memastikan instrumen kendalinya berfungsi.
Modal sebesar apa pun berpotensi kehilangan produktivitas apabila keputusan investasi masih bertumpu pada data yang lemah, pencatatan yang tidak terintegrasi, dan pengawasan yang tidak terukur.
Modal Besar, Imbal Hasil Harus Tertakar
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengukur manfaat ekonomi dari investasi tersebut.
Pada 2026, Perumdam Giri Nawa Tirta mencatatkan peningkatan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp2,8 miliar menjadi Rp5,2 miliar. Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan melampaui target tahunan tidak boleh membuat evaluasi investasi berhenti pada angka setoran PAD semata.
Jika capaian Rp5,2 miliar tersebut dibandingkan dengan plafon penyertaan modal Rp236,05 miliar, rasio sederhananya hanya sekitar 2,2 persen. Angka ini bukan ukuran return on investment yang sesungguhnya karena perbandingan tersebut belum memperhitungkan periode pencairan modal, biaya operasional, struktur aset, maupun keuntungan bersih perusahaan. Namun, rasio itu cukup menjadi pengingat bahwa investasi publik harus memiliki proyeksi manfaat dan ukuran pengembalian yang jelas.
BUMD air minum memang tidak bisa dinilai semata-mata berdasarkan keuntungan komersial. Ada mandat pelayanan publik yang harus dijalankan, termasuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah yang secara ekonomi belum menarik bagi investasi swasta. Tetapi mandat sosial bukan alasan untuk mengabaikan efisiensi. Justru perusahaan harus mampu menemukan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan keterjangkauan pelayanan.
Tanpa pertumbuhan pelanggan, peningkatan volume penjualan air, efisiensi biaya, dan pengendalian kebocoran, suntikan modal berisiko hanya menambah nilai aset tanpa menghasilkan produktivitas yang sepadan.
Tiga Ranjau dalam Peta Ekspansi
Setidaknya terdapat tiga risiko besar yang perlu diantisipasi dalam implementasi investasi ini.
Pertama, inefisiensi akibat lemahnya sistem pengelolaan data dan aset. Ketika pencatatan pelanggan, jaringan distribusi, kondisi infrastruktur, hingga laporan operasional belum terintegrasi secara digital, perusahaan akan kesulitan menentukan prioritas investasi secara akurat. Akibatnya, keputusan pembangunan berpotensi tidak berbasis kebutuhan riil. Risiko pemborosan dan tumpang tindih anggaran pun semakin terbuka.
Kedua, ekspansi jaringan yang tidak didahului pembenahan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW). Membangun jaringan pipa baru memang penting untuk memperluas cakupan pelayanan. Namun, memperluas distribusi ketika kebocoran pada jaringan eksisting belum terkendali sama halnya memperbesar keran pada saluran yang masih bocor. Air yang diproduksi bertambah, tetapi tidak seluruhnya menjadi pendapatan perusahaan.
Karena itu, pengendalian NRW harus ditempatkan sebagai prioritas investasi, bukan sekadar pekerjaan teknis rutin. Audit jaringan, pemetaan titik kebocoran, penggantian pipa kritis, dan pengukuran kehilangan air perlu menjadi indikator kinerja yang terukur.
Ketiga, risiko finansial dari belum optimalnya penyerapan air curah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Lima titik offtake utama di Winongan, Pleret, Bangil, Beji, dan Gempol telah tersedia. Namun, infrastruktur tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pembangunan jaringan distribusi hilir atau last-mile menuju permukiman berjalan lambat.
Di sinilah persoalan investasi menjadi lebih kompleks. Dalam skema perjanjian take-or-pay, perusahaan dapat tetap berkewajiban membayar volume air curah yang telah diperjanjikan meskipun pemanfaatannya belum optimal. Jika penyerapan air tidak sebanding dengan kewajiban pembayaran, arus kas perusahaan berpotensi tertekan. Beban tersebut pada akhirnya dapat menggerus kemampuan perusahaan membiayai operasional dan pengembangan pelayanan.
Artinya, keberhasilan SPAM Umbulan tidak cukup diukur dari ketersediaan sumber air maupun berdirinya infrastruktur offtake. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa banyak air yang berhasil didistribusikan, diserap pelanggan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Direksi Bukan Hanya Pemegang Kemudi
Pengesahan Perda penyertaan modal ini setidaknya telah dilengkapi sejumlah instrumen pengaman, mulai dari mekanisme pencairan bertahap dengan pengawasan DPRD hingga proses seleksi terbuka Direktur dan Dewan Pengawas definitif pada November 2026.
Namun, keberadaan mekanisme pengawasan di atas kertas belum tentu menjamin kualitas implementasi. Pengawasan harus diterjemahkan menjadi evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berbasis indikator. Setiap tahap pencairan modal semestinya disertai target keluaran, capaian pelayanan, serta laporan penggunaan anggaran yang dapat diuji secara independen.
Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin Perumdam Giri Nawa Tirta, harus memahami bahwa Rp236,05 miliar bukan cek kosong. Jabatan direksi bukan sekadar mandat administratif untuk menjalankan anggaran, melainkan tanggung jawab profesional untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.
Karena itu, direksi baru membutuhkan peta jalan investasi yang disiplin dan realistis.
Prioritas pertama adalah membangun sistem manajemen digital terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari basis data pelanggan, pencatatan produksi dan distribusi, pemetaan aset, pengawasan kebocoran, hingga sistem keuangan dan pelaporan operasional. Digitalisasi bukan proyek kosmetik untuk mempercantik laporan tahunan, melainkan fondasi bagi pengambilan keputusan yang akurat dan akuntabel.
Setelah fondasi tersebut terbentuk, ekspansi jaringan harus diarahkan pada wilayah dengan potensi pertumbuhan pelanggan dan kemampuan serapan yang jelas. Kawasan industri seperti PIER, Rembang, Beji, Pandaan, dan Gempol layak menjadi prioritas pengembangan, termasuk penguatan kolaborasi dengan PT SIER. Segmen industri berpotensi memberikan volume penjualan dan pendapatan yang lebih stabil.
Namun, orientasi komersial tersebut tidak boleh menggeser mandat pelayanan publik. Pendapatan dari pelanggan industri harus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan perusahaan memperluas pelayanan ke kawasan permukiman, termasuk wilayah pesisir dan Pasuruan timur yang membutuhkan dukungan infrastruktur lebih besar.
Dengan demikian, ekspansi bisnis dan pemerataan pelayanan tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru harus dirancang dalam satu strategi keberlanjutan perusahaan.
Jangan Sampai Modal Menggunung, Pelayanan Malah Glundung
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan angka penyertaan modal yang sekadar terlihat wah dalam lembaran Perda. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa kebijakan fiskal tersebut benar-benar mengubah kualitas pelayanan.
Warga Pasuruan tidak seharusnya terus berhadapan dengan persoalan kontinuitas air bersih ketika daerahnya memiliki sumber air strategis seperti Umbulan. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang andal, distribusi yang merata, pengelolaan yang modern, dan tarif yang wajar. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga berhak menuntut BUMD yang sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan.
Rp236,05 miliar adalah modal publik, bukan hadiah bagi korporasi daerah. Setiap rupiahnya mengandung konsekuensi pertanggungjawaban. Karena itu, keberhasilan investasi ini tidak boleh diukur dari seberapa cepat anggaran terserap, seberapa panjang pipa terpasang, atau seberapa besar aset tercatat.
Ukurannya harus lebih mendasar: berapa banyak warga yang akhirnya mendapatkan akses air bersih, seberapa konsisten air mengalir, berapa besar kebocoran berhasil ditekan, dan seberapa sehat perusahaan setelah investasi dijalankan.
Sebab, dalam urusan pelayanan publik, pemerintah tidak sedang membangun kapal untuk dipamerkan di dermaga. Pemerintah sedang memastikan kapal itu benar-benar berlayar, sampai ke tujuan, dan membawa manfaat bagi penumpangnya.
Jangan sampai Rp236 miliar hanya berhasil membesarkan kapal, sementara rakyat tetap harus menunggu air di ujung keran. Modalnya menggunung, tetapi pelayanannya malah glundung. Ojo nganti duit gedhe, hasil sak anane!
_________________
**Arif H. Ayik | Jogokali Learning Center
Redaksi menerima kiriman artikel dan opini dari anda
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
