Probolinggo (WartaBromo.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menggerakkan 3 satgas prioritas.
Ketiganya yakni Satgas Pengentasan Kemiskinan, Satgas IPM, dan Satgas Infrastruktur—yang digadang-gadang sebagai ujung tombak percepatan pembangunan.
Lewat juru bicaranya, Khairul Anam dan Aref Hidayat, fraksi ini menilai satgas kerap berhenti pada seremoni peluncuran tanpa kejelasan target maupun capaian.
“Satgas harus bekerja dengan peta jalan jelas, indikator terukur, dan laporan berkala. Jangan cuma jadi pajangan di baliho atau bahan pidato,” ujar Mas Anam dalam rapat Pansus DPRD, Senin (11/5/2025).
Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar ketiga satgas dimasukkan secara eksplisit dalam RPJMD dengan sasaran terukur.
Misalnya, Satgas Pengentasan Kemiskinan wajib menyasar penurunan angka kemiskinan ekstrem setiap tahun.
Satgas IPM fokus pada perbaikan pendidikan dan kesehatan; Satgas Infrastruktur menuntaskan proyek strategis di daerah terpencil.
Menurut Fraksi PDIP, keberadaan satgas harus dibarengi anggaran memadai dan mekanisme pengawasan yang ketat.
Tanpa itu, kinerja satgas berisiko tumpang tindih dengan OPD atau berhenti pada laporan administratif.
“Jika target tidak tercapai, harus ada evaluasi menyeluruh, bahkan restrukturisasi. Jangan biarkan satgas jadi stempel politik,” tegas Cak Dayat.
Sorotan terhadap satgas ini menjadi bagian dari catatan besar Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan rancangan akhir RPJMD.
Fraksi juga menuntut pembangunan yang terukur, pro-rakyat, dan berorientasi hasil, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, pembatasan pasar modern, serta digitalisasi pelayanan publik.
PDI Perjuangan menyoroti percepatan layanan publik berbasis elektronik lewat Mata Prabulinggih. Sistem ini dinilai mampu menutup celah kebocoran PAD jika terintegrasi dengan retribusi daerah.
Fraksi menilai Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penataan pasar sudah usang. Usulnya, izin pasar modern dibatasi ketat, bahkan dimoratorium di luar kawasan perkotaan.
“Pasar yang sudah ada diminta memberi ruang khusus bagi produk UMKM lokal,” kata Mas Anam.
Kopi Kobra, bawang merah, kentang, dan tembakau menjadi sorotan. Fraksi mendorong regulasi pelindung dan dukungan penuh dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan specialty coffee untuk pasar ekspor.
Rasio belanja pegawai 34–36 persen dinilai melampaui batas UU HKPD sebesar 30 persen. Fraksi meminta strategi khusus untuk menekan angka itu sekaligus menambah PAD dari sektor potensial lain.
Dengan penegasan ini, PDI Perjuangan berharap RPJMD menjadi dokumen kerja yang hidup—bukan sekadar lembaran rencana—dan satgas benar-benar menjadi mesin penggerak Probolinggo SAE. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
