Probolinggo (WartaBromo.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo jadi perhatian publik di tengah maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan, hingga kini tak ada laporan kasus keracunan di wilayahnya.
“Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Tapi masyarakat perlu tahu, semua proses mulai dari bahan baku, memasak, hingga distribusi sudah dicek sesuai SOP,” ucapnya.
Aminuddin bersama Forkopimda dan Tim Terpadu MBG langsung turun ke lapangan, Kamis (2/10/2025), meninjau enam titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebanyak enam titik SPPG di Kecamatan Mayangan, Kanigaran, dan Wonoasih menjadi lokasi pemantauan.
Menurut Aminuddin, seluruh proses di dapur gizi itu berjalan sesuai prosedur, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Ini bagian dari pengawasan agar masyarakat merasa tenang. Selama dua bulan terakhir, alhamdulillah tidak ada laporan kasus keracunan di Kota Probolinggo,” kata Aminuddin.
Dokter Amin menekankan pentingnya pengecekan bahan baku sebelum diolah. Baik bahan basah maupun kering, seluruhnya harus melewati proses sortir untuk memastikan kelayakan.
“Setiap tindakan harus ada checklist. Data itu penting supaya komunikasi antarpihak lebih jelas dan tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Untuk menambah lapisan pengawasan, ia meminta pihak sekolah juga ikut mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Jika ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar, wali kota tak segan menghentikan distribusi.
“Kalau memang tidak layak, lebih baik anak-anak tidak menerima MBG pada hari itu daripada berisiko,” tegasnya.
Meski begitu, publik tetap menuntut jaminan bahwa program strategis nasional ini benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar gizi.
Beberapa orang tua siswa yang ditemui mengaku lega program MBG berjalan lancar, tetapi juga berharap Pemkot tidak lengah.
“Anak-anak itu kan rentan. Kami ingin setiap makanan benar-benar diperiksa, jangan sampai seperti di daerah lain,” kata Rina, salah satu wali murid.
Nada serupa juga muncul di media sosial. Sejumlah warganet mendesak Pemkot lebih transparan membuka data pengawasan dapur gizi.
“Checklist bahan baku harus dipublikasikan, biar masyarakat bisa ikut mengawasi,” tulis warganet.
Menanggapi tekanan publik, Aminuddin berjanji memperketat protokol. Bahkan ia meminta sekolah ikut mencicipi makanan sebelum dibagikan. Jika dinilai tak layak, distribusi wajib dihentikan.
“Kami ingin SOP lebih rinci lagi, dari pasokan bahan masuk sampai pengelolaan limbah. Semua harus terdokumentasi, agar cepat dianalisis kalau ada masalah,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pengelolaan limbah dari dapur SPPG diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Untuk itu, ia meminta Ketua Korwil SPPG mengoordinasikan penyusunan protap SOP yang lebih detail dan terukur.
“Dengan protokol yang lebih rinci, setiap tahapan bisa dianalisis dan dievaluasi. Ini penting untuk menjamin keamanan pangan sekaligus keberlanjutan program MBG,” kata Aminuddin.
Program MBG di Kota Probolinggo diharapkan tak hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi contoh tata kelola yang aman, higienis, dan transparan bagi daerah lain.
Langkah pengawasan ini diharapkan mampu meredam keresahan warga, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap program MBG di Kota Probolinggo. (saw)





















