Probolinggo (WartaBromo.com) – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) eselon di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo baru saja dilantik.
Namun, di balik pergeseran besar-besaran itu, 4 organisasi perangkat daerah (OPD) justru masih dibiarkan tanpa kepala definitif.
Empat posisi strategis itu kini hanya diisi pelaksana tugas (Plt). Mereka adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Pejabat kepala Disperpusip kosong karena Wahono per 1 Oktober memasuki masa pensiun. Kepala Dishub kosong karena Agus Efendi dipindah jabatan sebagai asisten.
Menurut Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, kekosongan itu bukan sekadar soal teknis, melainkan bagian dari tahapan rotasi dan evaluasi.
Ia menyebut Pemkot tengah menyiapkan asesmen untuk jabatan sekretaris daerah (sekda) dan sejumlah kepala OPD.
“Mutasi ini tidak hanya soal promosi atau penurunan jabatan. Kami menempatkan ASN pada posisi yang dianggap tepat. Semuanya berbasis evaluasi,” ujarnya.
Dari pelantikan Selasa (30/9/2025) lalu, hampir seluruh pejabat eselon II dilukir. Hanya enam orang yang dipertahankan.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR-PKP Setiorini Sayekti, Kepala DLH Retno Wandansari, Kepala Kesbangpol Muhammad Sonhadji, Kepala Dispendikbud Siti Romlah, Inspektur Puji, serta Sekretaris DPRD Teguh Bagus Sujarwanto.
Aminuddin berdalih, 6 pejabat itu masih punya pekerjaan besar yang tak bisa ditinggalkan.
Setiorini, misalnya, masih menuntaskan pembangunan Gedung Inspektorat dan revitalisasi alun-alun.
Siti Romlah harus mengawal program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Sementara Retno Wandansari difokuskan mengejar Piala Adipura dan mengatasi masalah sampah.
Adapun Teguh Bagus, dipertahankan lantaran segera memasuki masa pensiun.
Evaluasi ASN Bisa Digelar Tiap Tiga Bulan
Aminuddin menegaskan, mutasi kali ini hanyalah tahap awal. Evaluasi kinerja ASN bisa dilakukan lebih cepat ketimbang aturan lama.
“Kalau dulu mutasi harus menunggu dua tahun, sekarang bisa tiga bulan sekali. Jadi, bukan tidak mungkin tiga bulan lagi ada mutasi kembali,” katanya.
Langkah cepat ini, menurut dia, adalah hasil evaluasi bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari setelah enam bulan memimpin.
“Kami ingin birokrasi yang bergerak dinamis. ASN harus menunjukkan kinerja terbaik, karena evaluasi akan terus dilakukan,” tambahnya.
Kekosongan empat kepala OPD kini menjadi pekerjaan rumah serius Pemkot Probolinggo.
Publik menunggu apakah pengisian jabatan itu akan menghasilkan wajah birokrasi yang lebih solid, atau justru menyisakan tarik ulur kepentingan politik. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
