Pasuruan (WartaBromo.com) — Kontroversi tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 terus bergulir. Kali ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pasuruan menyatakan sikap tegas terhadap stasiun televisi nasional tersebut.
Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Abdul Karim, menegaskan pihaknya siap mendatangi kantor Trans7 di Jakarta jika permintaan maaf secara terbuka tidak segera disampaikan oleh narator maupun tim penulis program tersebut.
“Ini bukan hanya soal lembaga, tapi menyangkut nama baik para guru, kiai, dan pesantren di seluruh Indonesia. Narator dan tim penulis Xpose Uncensored harus minta maaf terbuka. Kalau tidak, kami siap datang langsung ke Jakarta,” tegas Abdul Karim, Selasa (14/10/2025).
Abdul Karim menyebut, GP Ansor Kabupaten Pasuruan bersama sejumlah organisasi kepemudaan Islam tengah berkoordinasi untuk menyikapi persoalan ini secara kolektif.
Menurutnya, tayangan yang menampilkan sosok KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, secara tidak proporsional telah menyinggung perasaan banyak kalangan pesantren.
“Kami tidak menolak kritik, tapi framing yang menyesatkan tentang pesantren dan kiai itu tidak bisa diterima. Ini soal marwah guru yang selama ini menjadi panutan umat,” lanjutnya.
Abdul Karim menilai permintaan maaf Trans7 melalui surat belum cukup. Ia menegaskan, narator atau pembaca naskah tayangan itu juga harus bertanggung jawab karena menyampaikan narasi yang dianggap melecehkan pesantren.
“Kami ingin tahu siapa yang menulis dan siapa yang membacakan narasi itu. Mereka harus muncul dan mengakui kesalahannya di hadapan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, tayangan Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025 menuai kecaman dari berbagai pihak karena menampilkan narasi yang dianggap melecehkan kehidupan pesantren dan sosok KH Anwar Manshur. Trans7 kemudian menyampaikan permohonan maaf resmi melalui surat tertanggal 13 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Pondok Pesantren Lirboyo.
Namun, hingga kini tagar #BoikotTrans7 dan #SavePesantren masih ramai diperbincangkan di media sosial, menunjukkan bahwa publik belum puas dengan klarifikasi yang diberikan.
“Kami berharap ini jadi momentum introspeksi bagi dunia penyiaran. Jangan lagi ada tayangan yang menyinggung lembaga keagamaan dengan alasan konten atau rating,” pungkas Abdul Karim. (red)