Bangil (WartaBromo.com) — Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, meminta DPRD Kabupaten Pasuruan mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan 609 tenaga guru dan administrasi pendidikan yang dirumahkan. Hal itu disampaikan saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna tahap ketiga Penyampaian Nota Pengantar APBD 2026, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam atas persoalan tersebut. Ia menyebut sejumlah langkah sudah dilakukan, termasuk komunikasi dengan para tenaga honorer terdampak.
“Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dan pertemuan dengan perwakilan guru honorer maupun tenaga administrasi pendidikan yang dirumahkan. Kami juga sudah berkirim surat ke Menpan RB dan Kemendikdasmen terkait permasalahan ini,” ungkapnya.
Menurut Rusdi, persoalan penundaan pelantikan ratusan honorer tersebut bukan karena kebijakan daerah, melainkan regulasi pemerintah pusat yang mengatur mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu.
“Karena sesuai aturan pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K ataupun P3K paruh waktu, 609 orang tenaga guru honorer dan tenaga administrasi pendidikan tersebut tidak bisa dilakukan pelantikan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Rusdi meminta DPRD ikut mendorong penyelesaian dengan mekanisme politik di tingkat daerah.
“Kami menginginkan, bahkan bila diperlukan, DPRD Kabupaten Pasuruan membentuk Pansus. Biar clear and clean permasalahan tenaga guru honorer yang dirumahkan ini,” tegasnya.
Menanggapi penyampaian bupati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Karim, menyatakan bahwa pihaknya memahami beratnya persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus mencari solusi agar para tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi tidak kehilangan masa depan.
“Kami berharap ada kebijakan atas hal ini. Para guru ini telah mengabdi cukup lama, dan kami berharap ada solusi terbaik ke depan,” katanya.
Hingga kini, pembahasan lanjutan mengenai usulan Pansus maupun tindak lanjut komunikasi dengan pemerintah pusat masih menunggu keputusan forum DPRD. (red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
