Bangil (WartaBromo.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 mengalami penurunan hingga Rp600 miliar. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memastikan program prioritas—khususnya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur—tetap berjalan melalui langkah efisiensi dan penataan kelembagaan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengungkapkan penurunan anggaran terjadi akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemotongan tersebut, kata Samsul, baru terjadi tahun ini dan angkanya cukup besar, yakni berkisar antara Rp600 hingga Rp800 miliar.
“Pengurangan itu merupakan akumulasi dari pemotongan TKD, pengakomodiran honor dan tunjangan PPPK, serta berkurangnya dana bagi hasil cukai,” jelasnya dalam podcast bersama WartaBromo, Selasa (2/12/2025).
Meski demikian, Samsul berharap pemerintah daerah tetap mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya Pemkab Pasuruan memanfaatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah.
“Kami sudah sampaikan kepada Bupati agar segera menyiapkan perencanaan. Dengan adanya Inpres, semua tingkatan kewenangan—pusat, provinsi, kabupaten hingga desa—bisa saling mendukung,” tambahnya.
Samsul turut menyoroti masih adanya sejumlah OPD yang belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (P3D) Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto, menjelaskan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak efisiensi anggaran. Pemkab, kata Rohani, telah menyiapkan dua regulasi baru, yakni Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kehadiran dua perda ini diharapkan mampu memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rohani menambahkan, pemerintah daerah juga akan memaksimalkan kinerja BUMD untuk mendongkrak PAD dan menjaga keberlanjutan program prioritas.
Meski dilakukan efisiensi, Rohani memastikan layanan kesehatan tidak akan dikurangi. “Dana UHC tetap dimaksimalkan hingga 100 persen,” tegasnya.
Pemkab juga menargetkan pembangunan dua rumah sakit daerah—RSUD Bangil dan RSUD Grati—tetap berlanjut dan rampung pada awal 2026.
“Awal tahun, sekitar Januari hingga Februari, dua rumah sakit tersebut akan mendapatkan tambahan sekitar 100 tempat tidur,” katanya.
Selain itu, pemerintah berencana melakukan perampingan struktur perkantoran. Salah satu langkahnya adalah mengalihkan fungsi Kantor Dinas Kesehatan di samping RSUD Bangil menjadi ruang tambahan layanan kesehatan.
Rohani berharap kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Di tengah defisit anggaran, Pemkab Pasuruan memastikan tetap mengupayakan pelaksanaan 33 program prioritas daerah.
“Efisiensi dilakukan bukan untuk mengurangi pelayanan, tetapi agar seluruh program prioritas tetap berjalan dan tepat sasaran,” pungkas Rohani. (fir/red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
