Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar ASN SAE Award 2025. Di balik seremoni penghargaan itu, pemerintah daerah diuji: sejauh mana apresiasi mampu mendorong perubahan nyata di tengah birokrasi yang masih kerap dinilai lamban dan prosedural.
Penghargaan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu berlangsung di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (16/12/2025).
Pemkab menyebut ajang ini sebagai upaya menumbuhkan budaya inovasi dan kinerja di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengatakan, ASN tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif. Menurut dia, birokrasi dituntut lebih adaptif dan solutif dalam menjawab persoalan pelayanan publik.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Ini cara kami mendorong ASN keluar dari zona nyaman dan berani menghadirkan inovasi,” kata Gus Haris, begitu ia disapa.
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Muhammad Taufik menilai, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks.
Ia menyebut inovasi ASN menjadi kunci agar pelayanan publik tidak berhenti pada kepatuhan prosedur semata.
“Kalau ASN hanya bekerja normatif, pelayanan akan stagnan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam ajang ASN SAE Award 2025, Pemkab Probolinggo memberikan penghargaan dalam sejumlah kategori, mulai dari Pemimpin Inspiratif, Penggerak Layanan, hingga Garda Terdepan dan Abdi Sehat Negeri.
Para penerima berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah, camat, tenaga kesehatan, hingga guru.
Namun, sejumlah kalangan menilai penghargaan semacam ini perlu dibarengi evaluasi kinerja birokrasi secara menyeluruh. Tanpa perubahan sistem dan keberlanjutan inovasi, penghargaan berpotensi berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
Menanggapi hal itu, Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya memperkuat reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penandatanganan nota kesepakatan dengan LAN RI untuk penguatan kapasitas dan pengembangan inovasi ASN.
Pemkab berharap, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi, tetapi juga pemicu perubahan perilaku birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (saw)





















