Probolinggo (WartaBromo.com) — Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah ini menjadi sinyal penataan ulang birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang akan diikuti dengan pergeseran pejabat secara bertahap dan terukur.
Bupati Haris menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pejabat bekerja sesuai kapasitas, kompetensi, dan tanggung jawab jabatan. Ia menyebut, proses evaluasi justru direspons secara terbuka oleh sebagian aparatur.
“Ini evaluasi. Banyak teman-teman OPD yang cukup sadar diri. Ketika merasa berat menjalankan amanah, mereka menyampaikan ingin beristirahat,” kata Gus Haris, begitu ia disapa, Kamis (18/12/2025).
Meski mengaku tidak memiliki latar belakang birokrasi, Haris justru menilai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Probolinggo memiliki bekal keilmuan dan pengalaman yang lebih matang. Karena itu, menurutnya, persoalan utama kinerja bukan pada kemampuan, melainkan kemauan.
“Saya ini tidak punya basic birokrat. Tapi teman-teman yang dari birokrasi seharusnya jauh lebih mampu dan lebih paham. Mereka sekolah, dibekali banyak hal. Jadi tinggal mau atau tidak mau bekerja dengan benar,” ujarnya.
Gus Haris menekankan, evaluasi tersebut tidak diarahkan untuk perombakan besar-besaran. Pendekatan yang dipilih adalah pembenahan internal, penyesuaian tugas, serta peningkatan kapasitas aparatur.
“Bukan mengganti. Ibarat mobil, bukan diganti mesin atau bannya. Kita perbaiki pelan-pelan. Kita arahkan. Kalau job description-nya tidak tepat, itu yang kita rolling,” jelasnya.
Bupati Probolinggo mengakui, masih ditemukan aparatur yang menempati posisi tidak sejalan dengan kemampuan maupun keahliannya. Kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam evaluasi saat ini.
“Memang masih banyak yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang kami kembalikan. Kami ajari lagi, kita lakukan upgrading skill,” ucap dia.
Proses penataan birokrasi itu belum berhenti. Haris memastikan masih akan ada rolling pejabat lanjutan yang dijadwalkan pada Januari 2026. Namun, mutasi tersebut bersifat terbatas dan difokuskan pada penyempurnaan.
“Awal tahun depan masih ada rolling lagi. Ini sesi ketiga dan terakhir. Tidak banyak, hanya sisa-sisa yang kita nilai kurang maksimal,” ujarnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, lanjut Haris, baru akan dilakukan setelah satu tahun masa pemerintahannya berjalan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penilaian akhir terhadap kinerja aparatur.
“Nanti evaluasi total kita lakukan setelah satu tahun pemerintahan, awal 2026. Kita lihat target kerjanya, tanggung jawabnya, bagaimana dijalankan,” tegasnya.
Di luar isu birokrasi, Haris mengakui awal masa pemerintahannya dihadapkan pada tantangan fiskal. Kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer daerah berdampak langsung pada ruang gerak pemerintah daerah.
“Awal tahun ini berat bagi semua kepala daerah. Ada efisiensi, ada pemotongan dana transfer. Tapi kita harus berpikir positif. Kita belajar dari kopi pahit. Kalau mau, pahit itu bisa dinikmati,” ucapnya penuh optimis.
Ke depan, Haris menyatakan fokus pemerintahannya adalah pembenahan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan keadilan sosial.
“Insyaallah tahun depan infrastruktur lebih maksimal. Pendidikan, kesehatan, keadilan sosial juga jadi prioritas. Empat tahun ke depan ini harus benar-benar memberi manfaat bagi Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (saw)





















