Kraton (WartaBromo.com) – Puluhan perangkat desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, hingga kader masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jumat (26/12/2025).
Aksi ini dipicu dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa Kalirejo, Muhammad Adib.
Massa menyuarakan kekecewaan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dinilai tidak transparan. Sebagai bentuk protes, mereka menyegel dan menggembok pintu Balai Desa Kalirejo serta menghentikan seluruh aktivitas perkantoran hingga tuntutan warga dipenuhi.
Koordinator aksi, Ahmad Sueb, menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satunya, tunggakan gaji perangkat desa, BPD, RT/RW, hingga kader masyarakat yang belum dibayarkan selama enam bulan terakhir.
Selain persoalan gaji, warga juga menyoroti proyek renovasi kantor desa yang hingga kini belum dikerjakan meskipun anggarannya disebut telah dicairkan.
Masalah lain yang dipersoalkan adalah dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp250 juta. Namun, dana yang baru diserahkan disebut hanya Rp100 juta, sehingga terdapat selisih Rp150 juta yang dipertanyakan.
“Kami juga mempertanyakan keberadaan mobil siaga desa yang sampai sekarang tidak jelas, serta menuntut keterbukaan penuh penggunaan Dana Desa,” ujar Ahmad Sueb.
Tak hanya itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Kalirejo sejak masa jabatan pertama Kepala Desa Muhammad Adib hingga tahun 2025.
“Kami hanya ingin dana desa dikelola secara transparan dan hak perangkat desa, RT/RW, serta kader disalurkan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Kalirejo, Muhammad Adib, membantah tudingan sengaja menahan gaji perangkat desa. Ia menyebut keterlambatan pembayaran terjadi karena Dana Desa belum bisa dicairkan.
“Itu bukan ditahan, tetapi memang menunggu pencairan Dana Desa. Untuk 76 desa, termasuk Kalirejo, dana DD belum keluar,” ujar Adib saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Adib menyatakan bertanggung jawab atas hak perangkat desa, RT/RW, dan BPD. Ia berjanji gaji yang tertunggak akan dibayarkan dalam waktu tiga minggu ke depan.
Terkait kekurangan dana penyertaan modal BUMDes sebesar Rp150 juta, Adib menjelaskan pencairan dilakukan dalam dua tahap. “Tahap kedua direncanakan akan direalisasikan pada minggu ketiga Januari 2026,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Balai Desa Kalirejo masih dalam kondisi tersegel. Warga menegaskan tidak akan membuka gembok kantor desa sebelum ada realisasi nyata atas tuntutan dan janji yang disampaikan pemerintah desa. (fir/red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
