Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melarang pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2025 ke 2026.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya menciptakan suasana aman, tertib, sekaligus penuh empati di tengah kondisi sosial dan cuaca yang masih rawan.
Bupati Probolinggo Muhammad Haris—akrab disapa Gus Haris—menegaskan bahwa perayaan tahun baru tidak harus dirayakan dengan kemeriahan kembang api. Menurut dia, makna pergantian tahun justru bisa diisi dengan refleksi, doa, dan kepedulian sosial.
“Tidak semua kebahagiaan harus dirayakan dengan kembang api. Ada doa, sedekah, dan harapan baik yang jauh lebih bermakna,” ujar Gus Haris melalui pesan singkat, Senin (29/12/2025).
Gus Haris mengatakan, Pemkab Probolinggo sejalan dengan imbauan Pemprov Jawa Timur untuk menghadirkan perayaan tahun baru yang sederhana, aman, dan bernilai spiritual. Ia berharap momentum pergantian tahun dapat dimanfaatkan sebagai ruang memperkuat solidaritas dan kebersamaan.
“Kami mendukung kebijakan Pemprov Jawa Timur agar perayaan tahun baru berjalan kondusif dan penuh berkah. Semoga 2026 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk tidak menggelar pesta kembang api saat malam tahun baru. Sebagai gantinya, Khofifah mengajak masyarakat mengisi pergantian tahun dengan doa bersama.
“Pergantian tahun 2025 ke 2026 sepatutnya dimaknai dengan keprihatinan dan doa,” kata Khofifah dalam keterangannya.
Khofifah menilai, ajakan tersebut merupakan bentuk empati terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah dilanda musibah, seperti banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurut dia, perayaan yang berlebihan tidak selaras dengan situasi duka yang masih dirasakan sebagian warga Indonesia.
“Saudara-saudara kita sedang menghadapi ujian berat akibat bencana. Sudah semestinya kita hadir dengan empati dan kepedulian,” ujarnya.
Selain faktor kemanusiaan, Khofifah juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem pada akhir tahun berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi tersebut dinilai berisiko jika dirayakan dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan.
“Puncak musim hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 diperkirakan mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sekitar 22 persen,” kata Khofifah.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah daerah berharap pergantian tahun dapat menjadi momentum refleksi, doa, dan penguatan nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
