Bangil (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyoroti persoalan lahan kritis yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi hutan menjadi area pertanian serta penebangan pohon besar disebut berdampak pada perubahan geologi dan morfologi lereng, sehingga meningkatkan potensi bencana.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad, mengatakan penanganan lahan kritis menjadi salah satu isu lingkungan yang harus mendapat perhatian serius. Hal itu disampaikannya dalam agenda Forum Perangkat Daerah penyusunan Renja 2027 DLH, Rabu (11/2/2026).
“Penanganan lahan kritis ini juga masalah lingkungan. Kemarin kami berkolaborasi dengan empat pelaku usaha untuk menanam dan merawat pohon di lahan tanah gerak di Dusun Sempu. Saya bersama Wakil Bupati juga ikut menanam pohon di sana,” kata Syaifudin.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, rehabilitasi hutan dan konservasi lahan menjadi salah satu langkah mitigasi bencana. Maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dinilai memperbesar risiko kerusakan lingkungan.
“Banyaknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal pertanian sangat berpengaruh terhadap geologi dan morfologi lereng. Kalau hutan tetap difungsikan sebagai hutan, insyaallah tidak akan terjadi hal-hal seperti sekarang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pasuruan bersama dunia usaha telah menanam sekitar 4.000 bibit pohon, di antaranya alpukat dan nangka, di kawasan tanah gerak Dusun Sempu. Program ini diharapkan menjadi bagian dari rehabilitasi lahan kritis secara bertahap.
Syaifudin juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Pengusaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus turut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kholis, memaparkan data pemantauan tutupan lahan tahun 2025 di 24 kecamatan. Dari data tersebut, Kecamatan Pasrepan tercatat sebagai wilayah dengan persentase lahan kritis tertinggi.
“Yang paling tinggi Pasrepan, persentase lahan kritis mencapai 75,61 persen,” ungkapnya.
Berikut daftar kecamatan dengan persentase lahan kritis tertinggi di Kabupaten Pasuruan berdasarkan pemantauan 2025:
- Pasrepan – 75,61%
- Tutur – 53,19%
- Puspo – 43,72%
- Lumbang – 40,48%
- Purwodadi – 40,27%
- Rembang – 38,53%
- Prigen – 35,22%
- Kejayan – 34,91%
- Lekok – 33,17%
- Sukorejo – 31,25%
Data tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah dengan tingkat lahan kritis tinggi berada di kawasan perbukitan dan lereng. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi bencana seperti longsor dan banjir bandang bisa meningkat jika tidak dilakukan upaya rehabilitasi secara berkelanjutan.
Selain lahan kritis, Pemkab Pasuruan juga menyoroti persoalan persampahan sebagai isu lingkungan yang harus ditangani bersama lintas sektor.
“Masalah lingkungan ini tidak bisa ditumpukan hanya kepada pemerintah daerah. Semua pihak harus terlibat agar penanganannya berjalan efektif,” pungkasnya. (fir/red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
