Dalam sepekan terakhir, berita di Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya menghadirkan wajah daerah yang beragam.
Oleh : Sundari Adi Wardhana
Ada kecelakaan yang merenggut tujuh nyawa dalam rentang sekitar 24 jam di Kabupaten Pasuruan. Ada 900 ton udang impor yang disegel karena dugaan ketidaksesuaian peruntukan. Ada kebakaran hutan Arjuno-Welirang, kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang, serta penertiban minuman beralkohol dan persoalan sound horeg.
Di sisi lain, ada kabar yang menunjukkan pembangunan dan aktivitas ekonomi tetap bergerak. Jalan di Tiris mulai diperbaiki setelah puluhan tahun dinanti. Cabai rawit Probolinggo mendapat pasar di Manado. Pasuruan Carnival bahkan menunjukkan bahwa perayaan budaya dapat berlangsung tanpa bertumpu pada dominasi sound system berdaya besar.
Rangkaian berita itu sebenarnya bukan sekadar kumpulan peristiwa.
Ia memperlihatkan satu pertanyaan yang lebih penting: seberapa jauh pemerintah daerah mampu bekerja sebelum masalah menjadi berita?
Jangan Selalu Menunggu Korban
Kasus kecelakaan menjadi contoh paling jelas.
Dalam waktu sekitar sehari, tujuh orang meninggal dalam sejumlah kecelakaan di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya tiga anggota satu keluarga yang tewas di Gempol. Polisi menyelidiki kecelakaan tersebut, termasuk kendaraan berat yang diduga terlibat dan meninggalkan lokasi.
Tentu tidak setiap kecelakaan merupakan kesalahan pemerintah.
Pengendara memiliki tanggung jawab. Demikian pula perusahaan angkutan, pemilik kendaraan dan pengguna jalan lainnya.
Tetapi ketika kecelakaan terus muncul, pemerintah tidak cukup hanya menghitung korban dan melakukan penindakan setelah kejadian.
Titik rawan harus dipetakan. Kondisi jalan harus diperiksa. Kendaraan berat harus diawasi. Marka, penerangan dan rekayasa lalu lintas harus dievaluasi.
Keselamatan tidak boleh menjadi pekerjaan setelah ada korban.
Lingkungan Juga Membutuhkan Pencegahan
Kebakaran Arjuno-Welirang yang membuat jalur pendakian ditutup lebih dari sebulan juga mengingatkan hal serupa.
Jalur akhirnya dibuka kembali pada 26 September setelah dilakukan monitoring pascakebakaran. Namun pembukaan itu tetap disertai kemungkinan penghentian aktivitas apabila terjadi cuaca ekstrem atau kondisi darurat.
Di saat yang sama, BMKG memprediksi kemarau Jawa Timur dapat berlangsung hingga November karena pengaruh El Nino.
Artinya, risiko belum sepenuhnya selesai ketika sebuah kawasan kembali dibuka.
Wisata boleh berjalan. Ekonomi masyarakat harus bergerak. Tetapi keselamatan dan daya dukung lingkungan tidak boleh menjadi pertimbangan terakhir.
Penertiban Bukan Satu-satunya Jawaban
Hal serupa terlihat dalam persoalan ketertiban sosial.
Satpol PP Kota Pasuruan mengamankan 159 botol minuman beralkohol dalam razia pada 22 September. Di Kabupaten Pasuruan, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat mendesak pemerintah menerbitkan aturan lebih tegas terkait sound horeg.
Penertiban memang bagian dari tugas pemerintah.
Namun penegakan aturan akan lebih kuat jika disertai aturan yang jelas, mekanisme perizinan yang transparan dan ruang dialog dengan masyarakat maupun pelaku usaha.
Menariknya, Pasuruan Carnival 2026 memberikan contoh bahwa kreativitas tidak selalu harus diwujudkan melalui pengeras suara berukuran besar. Karnaval tersebut lebih menonjolkan kostum, tari, teatrikal dan cerita lokal.
Artinya, persoalan bukan sekadar boleh atau tidak boleh.
Ada ruang untuk mencari bentuk kegiatan yang tetap hidup, tetapi tidak mengorbankan ketertiban dan kenyamanan warga.
Ekonomi Perlu Pengawasan, Bukan Sekadar Pertumbuhan
Penyegelan sekitar 900 ton udang impor di Pasuruan juga memperlihatkan sisi lain.
KKP menyebut komoditas tersebut diperuntukkan bagi pengolahan yang kemudian diekspor kembali. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan distribusi ke pasar domestik. Proses hukum masih bergantung pada hasil pemeriksaan.
Kasus ini penting bukan hanya karena jumlah komoditasnya besar.
Ia menunjukkan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan bersama kepatuhan. Pemerintah perlu memastikan aturan tidak hanya keras kepada pelaku usaha kecil, tetapi juga konsisten dalam mengawasi rantai usaha berskala besar.
Pengawasan yang baik pada akhirnya bukan untuk menghambat investasi.
Justru sebaliknya, kepastian aturan diperlukan agar pelaku usaha yang patuh tidak berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat.
Daerah Tidak Hanya Berisi Masalah
Namun editorial juga perlu memberi ruang bagi kabar baik.
Perbaikan jalan di Tiris setelah penantian panjang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih dapat dijawab melalui pembangunan. Cabai Probolinggo yang terserap cepat di Manado menunjukkan bahwa produk daerah memiliki peluang pasar di luar wilayah.
Dua hal itu penting karena pembangunan daerah tidak selalu berbentuk proyek besar.
Jalan yang membuat warga lebih mudah bergerak dan hasil pertanian yang menemukan pasar baru juga merupakan ukuran keberhasilan.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak berarti meniadakan capaian yang memang terjadi.
Yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana capaian tersebut dapat diperluas dan bagaimana persoalan yang berulang dapat dicegah.
Pemerintahan yang Baik Bekerja Sebelum Berita Muncul
Jika seluruh pemberitaan WartaBromo dalam sepekan terakhir dibaca sebagai satu rangkaian, terlihat pola yang menarik.
Pemerintah hadir melalui polisi yang menangani kecelakaan. KKP melakukan penyegelan. Satpol PP melakukan penertiban. Pengelola kawasan membuka kembali jalur wisata setelah monitoring. Infrastruktur diperbaiki. Pasar baru bagi komoditas daerah juga terbuka.
Semua itu penting.
Tetapi pemerintahan yang baik tidak cukup diukur dari seberapa cepat merespons persoalan.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak persoalan dapat dicegah sebelum menjadi masalah besar.
Jalan seharusnya diperbaiki sebelum korban berjatuhan. Kawasan hutan seharusnya dikelola dengan mitigasi yang kuat sebelum terbakar. Kekeringan harus diantisipasi sebelum warga kesulitan mendapatkan air. Regulasi kegiatan publik harus jelas sebelum konflik muncul.
Begitu pula pengawasan ekonomi.
Jangan menunggu komoditas menyimpang sebelum pengawasan diperketat.
Sepekan berita daerah memberi pelajaran sederhana: masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang sigap ketika keadaan sudah buruk.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu membaca tanda-tanda sebelum keadaan memburuk.
Sebab berita tentang bencana, kecelakaan, penertiban dan konflik memang penting untuk diketahui publik. Tetapi keberhasilan pemerintah justru sering kali terlihat dari peristiwa buruk yang tidak pernah terjadi.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
