Probolinggo (WartaBromo.com) – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan atas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Tahun 2026, Rabu (14/10/2026).
Empat rancangan regulasi tersebut menyasar sektor pertanian, konservasi lingkungan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.
Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Probolinggo itu dihadiri Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ. Agenda dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi, sedangkan nota penjelasan dibacakan Arief Hidayat, selaku juru bicara dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),
Empat raperda inisiatif DPRD tersebut meliputi Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raperda tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Raperda tentang Ketenagakerjaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Dalam nota penjelasan yang dibacakan, ia menegaskan bahwa keempat Raperda tersebut merupakan wujud nyata komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Hal ini merupakan wujud kerja nyata, komitmen dan kerja sama serta sinergitas antara Bapemperda dan anggota DPRD dalam fungsi DPRD yaitu legislasi atau pembentukan peraturan daerah,” kata legislator yang biasa disapa Dayat itu, saat membacakan nota penjelasan.
Dalam penjelasan yang disampaikan, DPRD menekankan pentingnya pembentukan regulasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
“Keempat raperda inisiatif ini diharapkan dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih terarah sesuai kebutuhan daerah, mulai dari perlindungan petani dan tenaga kerja hingga pelestarian lingkungan serta penyelenggaraan cadangan pangan,” demikian inti penjelasan yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan petani. Materi yang diusulkan mencakup pendampingan, penguatan sumber daya petani, perlindungan usaha pertanian melalui asuransi, serta dukungan terhadap kelembagaan sektor pertanian.
Raperda tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjaga sumber daya alam di tengah berbagai tantangan pembangunan dan perubahan fungsi kawasan.
Selanjutnya, Raperda tentang Ketenagakerjaan diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang terencana dan memiliki kepastian hukum. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan hak pekerja untuk memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
Adapun Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ditujukan untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Cadangan pangan diperlukan untuk mengantisipasi kerawanan akibat bencana, keadaan darurat, maupun gejolak harga yang signifikan.
Rancangan tersebut mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, penanggulangan krisis pangan, peran serta masyarakat, kerja sama, pengawasan, dan pendanaan.
Dalam nota penjelasan tersebut, DPRD Kabupaten Probolinggo berharap empat raperda inisiatif itu dapat dikawal hingga memasuki pembahasan bersama eksekutif dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Tahapan pembahasan akan menjadi bagian penting untuk mendalami substansi setiap rancangan, sehingga pengaturan yang dihasilkan dapat selaras dengan kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat.
Penyampaian empat raperda inisiatif tahun 2026 ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam mengusulkan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (**/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
