Pasuruan (wartabromo) – Pembagian mobil dinas (mobdin) mewah pada para 4 pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) langsung mendapat reaksi keras. Pembagian mobdin Toyota Fortuner dituding sebagai upaya ‘penjinakan’ para pejabat penegak hukum.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto mengatakan pembagian mobdin pada para pejabat penegak hukum merupakan bentuk gratifikasi tidak langsung. Pembagian mobdin akan menimbulkan dobel anggaran pada masing-masing instansi vertikal yang akan memunculkan sungkanisme jika ada persoalan dikemudian hari.
“Secara tidak langsung, ini adalah bentuk gratifikasi. Pembagian mobdin akan menimbulkan dobel anggaran pada masing-masing instansi vertikal yang akan memunculkan ewuh pakewuh jika ada persoalan dikemudian hari,” tandas Lujeng Sudarto.
Lujeng mengatakan secara hukum pemberian anggaran pada instansi vertikal yang memiliki induk di atasnya tidak memperbolehkan. Dana APBD, tegasnya, hanya bisa diberikan jika ada kegiatan yang sifatnya insidentil seperti pada pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Pemberian anggaran dan bantuan kepada sesama instansi resmi adalah upaya ‘penjinakan’,” tegas Lujeng.
Bupati Pasuruan Dade Angga sudah menyangkal bahwa pembagian mobdin tersebut mempunyai niatan tertentu. Menurutnya, pembagian mobdin semata untuk menunjang operasional pejabat yang semakin berat terutama menjelang Pilkada 2013.
“Status mobdin adalah pinjam pakai. Mobil yang lama ditarik dan kita pakai untuk operasional pegawai. Tugas kan makin berat apalagi menjelang Pilkada. Bukan karena saya minta dukungan,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkab Pasuruan kembali membagikan 4 mobdin mewah pada para pejabat. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Kepala Kejaksaan Negeri Bangil, Kapolres dan Dandim 0819 Pasuruan adalah pejabat yang ketiban rejeki sebuah mobil Toyota Fortuner seri G tersebut. (jr/jr)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
