Kemenpera Gelontorkan Bantuan Perumahan Rp 6.6 M untuk Pemkab Pasuruan

0
123

Pasuruan (wartabromo) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2014 ini. Bantuan tersebut total sebanyak 858 unit rumah penerima bantuan stimulan, dengan total anggaran mencapai Rp 6.622.500.000.

“Bantuan ini merupakan yang pertama kalinya kita terima,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, Selasa (10/6/2014).

Ratusan rumah tersebut tersebar di 6 desa dengan besaran bantuan yang tak sama, yakni sebesar Rp 7,5 juta untuk 410 unit rumah di Desa Cukurguling, 71 unit rumah di Desa Karangjati, Pancur dengan 96 unit, Bulukandang sebanyak 104 unit, Desa Wonorejo sebanyak 110 unit, dan 42 unit rumah di Desa Kronto. Sedangkan 9 unit rumah di Desa Cukurguling, 8 unit rumah di Desa Bulukandang, serta 8 unit rumah di Desa Kronto, masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat, Eko Heri Purwanto, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, dalam acara Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Penyerahan Bantuan Secara Simbolis kepada Para Calon Penerima di Pendopo Kecamatan Lumbang, Sabtu (07/06). Puluhan undangan menghadiri acara penyerahan ini.

Asisten Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat, Eko Heri Purwanto mengatakan bantuan tersebut sengaja diberikan untuk rakyat miskin agar ke depannya mampu meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

“Bantuan ini telah melalui verifikasi oleh Tim, dan telah memenuhi criteria maupun syarat sebagai calon penerima bantuan stimulant, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sudah ditetapkan dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya wilayah Jawa Timur dan Bali,” kata Eko.

Diharapkannya, bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, sehingga ke depannya tidak akan bergantung lagi kepada pememrintah daerah maupun pihak-pihak yang terkait dengan program Kementerian Perumahan Rakyat itu.

“Para penerima bantuan harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah dengan didampingi oleh konsultan pendamping masyarakat, dan tentunya telah melalui penunjukan pejabat pembuat komitmen,” imbuh Eko, sesaat sebelum menyerahkan SK PPK Penyediaan Swadaya Wilayah Jawa Timur dan Bali tersebut.

Sementara itu, Kepala Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Hanung Widya Sasangka menambahkan, bantuan stimulant tersebut merupakan usulan Pemkab Pasuruan, yang kemudian diajukan kepada Kementerian Perumahan Rakyat, melalui tahapan-tahapan, baik proses sampai kepada tersalurnya bantuan stimulant di Kecamatan Lumbang.

“Kita melihat di Kecamatan Lumbang sendiri masih banyak rumah warga yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga kami merasa harus mengambil skala prioritas, dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan,” ucap Hanung.

Banyaknya rumah yang dimaksud adalah sebanyak kurang lebih 2000-an unit yang membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan. Kata Hanung, Program BSPS sendiri telah mengentaskan seperempat dari jumlah RTLH di Lumbang, sehingga pihaknya optimis, dalam beberapa tahun ke depan, tidak aka nada lagi rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni.

“Syarat rumah tidak layak huni ada 3 macam, yakni aman, nyaman dan sehat, dan itu yang sedang kita pikirkan untuk dilakukan perbaikan secara berkesinambungan,” pungkas pria yang hobby bermain Badminton itu.

Selain BSPS, Pemkab Pasuruan juga telah mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH setiap tahunnya. Untuk tahun 2014, setidaknya akan ada 424 unit rumah yang akan diperbaiki melalui APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 4,30 Milliar, ditambah bantuan dari APBD Propinsi Jawa Timur maupun CSR (Cooperate Social Responsibility), yakni Bank Jatim.

“Khusus untuk APBD sendiri, kisaran bantuan yang akan diberikan antara Rp 15-Rp 20 juta, karena tergantung dari kondisi kerusakan, maupun faktor Lansia. Seluruhnya kita sesuaikan dengan Visi Misi Bupati  dan Wakil Bupati Pasuruan, menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat,” jelasnya. (eml/fyd)