Soal Pilkada DPRD, Gerindra Pasuruan : Yang Transaksional Itu Oknum

620

pilkada dprd transaksionalPasuruan (wartabromo) – Sekretaris DPC Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto menyayangkan pandangan negatif sejumlah politisi senior di Kabupaten Pasuruan tentang anggota DPRD yang dipastikan tak luput dari kolusi dan transaksi politik jika Pilkada benar-benar dilakukan lewat DPRD nantinya.

Menurut Rohani, seharusnya mereka tidak under estimate (meremehkan) dulu dengan anggota DPRD jika Pilkada dilakukan melalui DPRD kembali. Pasalnya, dari semua anggota DPRD tentunya masih banyak yang memiliki idealisme dan tidak mudah untuk dibeli dengan uang.

“Saya memang tidak menafikan itu (politik transaksional) tapi dari semua anggota DPRD pasti ada yang idealis lah. Semuanya tidak diukur dengan duit. Yang gitu-gituan (main duit) kan namanya oknum,” ujar Rohani Siswanto.

Baca Juga :   Warga Desa Wonokerto Resah Pembuangan Limbah Batubara Liar

Saat ini, lanjut Rohani, paska pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI, masih ada proses termasuk menunggu adanya gugatan dari berbagai pihak yang tidak setuju adanya Pilkada tak langsung. Dirinya juga mengakui jika ada sisi positif dan negatif dalam pelaksanaanya baik Pilkada langsung maupun tak langsung.

“Cuma yang harus dipahami. Jangan Digeneralisir. Bahwa jika Pilkada DPRD, dewan mudah untuk transaksional dan moto duiten. Mungkin, di era sebelumnya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah beda. Sudah ada pengawasan yang ketat, ada KPK dan sebagainya,” tegas Rohani.

Sebelumnya, dua politisi senior Kabupaten Pasuruan yakni Muzammil Syafi’i dan Misbahul Munir sempat menyatakan jika Pilkada DPRD dipastikan tak luput dari politik uang dan transaksional di level parlemen.

Baca Juga :   Berzikir Dengan Tasbih Buah Pinang Pasuruan

“Saya yakin sekali bahwa pemilu Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD pasti transaksional. Itu Pengalaman saya,” ujarnya pada wartabromo, Jum’at (26/9/2014) lalu.

Menurutnya, baik Pilkada ‘DPRD’ maupun Pilkada langsung jika ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah, bisa sama banyak bahkan bisa lebih besar dari Pilkada langsung.

“Anggota DPRD dulu itu menurut saya masih jauh lebih baik. Meski saya tidak tahu seperti apa DPRD yang sekarang,” kata mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2003-2008 tersebut.

Sementara itu, Misbahul Munir, mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan, bahwa Pilkada melalui DPRD atau Pilkada langsung sama-sama tak bisa terhindar dari praktek politik uang. Hal ini terjadi lantaran untuk menduduki suatu jabatan seperti kepala daerah tetap harus mengeluarkan biaya politik berapa pun besarannya.

Baca Juga :   Koran Online 23 Mei : Kiai Cabuli Santriwati, hingga Subangkit Jadi Pelatih Persik

“Kalau dulu sekitar 50 sampai 150 juta. Kalau sekarang ya bisa-bisa 500 jutaan untuk lobi-lobi fraksi,” tambah Misbahul Munir yang mengaku terlibat langsung dalam Pilkada DPRD di Kabupaten Pasuruan tahun 2003 silam yang memenangkan pasangan Jusbakir Al-Jufri – Muzammil Syafi’i tersebut. (yog/yog)