Gading (wartabromo) – Hingga Selasa (15/11/2016), sebanyak 191 Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, masih tetap memilih tinggal di tenda. Mereka tetap bertahan mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Hal itu diungkapkan oleh KH. Musayyib Nahrawi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. “Mereka kurang makan, namun kita tidak bisa memberikan bantuan karena bukan rakyat sini. Kita bukan diam, tapi sudah berkonsultasi ke Depdagri tapi tidak boleh,” katanya.
Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterima olehnya, para pengikut ini memenuhi kebutuhan makan dengan cara iuran sesama pengikut. Dari hasil iuran itu, mereka membeli kebutuhan pokok agar bisa makan. Pengikut ini, selain mengkonsumsi nasi putih, mereka juga mengkonsumsi ketela pohong rebus.
“Pemerintah harus bersikap tegas, tapi pengusiran dan penggusuran bukan solusinya. Biar Bupati yang mengambil tindakan itu, karena mereka juga manusia dan sama-sama rakyat Jokowi,” ujarnya.
Pihak Polres Probolinggo sendiri, tak bisa berbuat banyak dan membiarkan pengikut tetap tinggal di tenda padepokan. Karena pengikut juga mempunyai hak asasi untuk tinggal dan bertahan di padepokan. “Kita hanya melakukan pengawasan padepokan ini yang berstatus quo, aset yang di police line milik Taat Pribadi, tetap dalam pengawasan,” ujar Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin.
Sementara itu. Camat Gading Slamet Haryanto mengatakan hingga saat ini jumlah pengikut yang masih bertahan di tenda padepokan sudah berkurang menjadi 191 orang. Padahal beberapa waktu lalu, jumlah pengikut ada 204 pengikut. Pihak Kecamatan Gading sendiri seakan sudah kehabisan cara untuk membujuk pengikut kembali kepada keluarga. Padahal, Pemkab Probolinggo sendiri sudah memfasilitasi pemulangan pengikut yang akan kembali ke keluarganya masing-masing. “Yang bersangkutan tidak mau difasilitasi,” jelasnya.
Disinggung dengan adanya pengikut padepokan sudah ada yang mengkonsumsi pohong rebus, Slamet Haryanto mengaku bisa saja terjadi, sebab para pengikut dimas kanjeng tersebut tak mau difasilitasi. “Mungkin iya, yang bersangkutan tidak mau kalau difasilitasi,” tandasnya. (saw/fyd)
