Paiton (wartabromo.com) – Manuver politik Hasan Aminuddin dengan merangkul enam parpol untuk mendukung Puput Tantriana Sari, istrinya, sebagia calon Bupati, mendapat sorotan dari lawan politiknya. Jumanto, bakal calon bupati (cabup) Probolinggo dari jalur independen, bahkan menyebut, parpol di Probolinggo tak berkutik di hadapan Hasan Aminuddin.
“Dalam komunikasi politik yang saya lakukan jauh sebelumnya, saya sudah bisa memprediksi hal itu. Partai-partai di Probolinggo itu tak berdaya di hadapan Hasan. Karenanya saya memilih jalur independen untuk bertarung dalam pemilihan bupati mendatang,” ujar Jumanto, Rabu (21/6/2017).
Ungkapan itu, disampaikan Ketua Forum Silaturrahim Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil Maharana) dalam menanggapi statemen Hasan yang menyatakan enam parpol akan mendukung Tantri. Serta tanggapan Abdul Malik Haramain yang menyebut statemen tersebut sebagai klaim dini.
Dimana sekitar sepekan lalu itu, ada pertemuan ketua dan sekretaris enam parpol di rumah ketua DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, Timbul Prihanjoko.
Mereka bermufakat untuk mendukung calon incumbent, P. Tantriana Sari, yang notabene istri Hasan. Bahkan pertemuan itu dilanjutkan dengan tandatangan dukungan di hadapan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Senin (19/6/2017) lalu.
Enam partai itu meliputi NasDem (14 kursi); PPP, Golkar, Gerindra dan PDIP (masing-masing lima kursi), serta Partai Hanura (2 kursi). Jika dijumlah, gabungan enam parpol itu memiliki 36 kursi dari total 45 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo.
Di luar itu, hanya ada PKB (delapan kursi) dan Partai Demokrat (satu kursi). PKB telah memutuskan bakal mencalonkan Abdul Malik Haramain. Tapi PKB perlu tambahan satu kursi lagi agar bisa mengusung pasangan calon.
Jumanto kemudian juga berkisah manuver politik Hasan pada Pemilihan Bupati 2003 silam. Saat itu, kata Jumanto, DPP PKB mengeluarkan SK pasangan Cholili Mugi dan KH. Abdul Hamid Wahid sebagai cabup dan cawabup Probolinggo.Tapi SK itu tidak diantarkan (ke DPRD) oleh DPC PKB.
“Malah Hasan yang maju, Hasan terpilih sebagai bupati hingga dua periode. Itu salah satu bukti kekuasaan Hasan lainnya,” kenang Jumanto, yang kala itu menjadi anggota DPRD kabupaten setempat.
Dengan fakta sejarah itu semestinya menjadi pelajaran bagi lawan politik Hasan di Kabupaten Probolinggo.
“Bukan tidak mungkin, fakta serupa terulang dalam pilbup 2018 nanti. SK partai-partai bukan ke Tantri, tapi DPC atau DPD malah mendukung Tantri karena takut,” tandas Jumanto. (saw/saw)
