Probolinggo (wartabromo.com) – Pengamanan oleh kepolisian dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Probolinggo 2018, dikatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 7,07 miliar. Namun, Pemkot Probolinggo setujui untuk menghibahkan dana sebesar Rp 4,8 miliar. Sehingga polisi pun diminta untuk lebih berhemat.
Sekda Bambang Agus menjelaskan pengajuan dana hibah pilkada serentak tahun 2018 telah diusulkan sebesar Rp 7,07 miliar. Dengan rincian penggunaan yakni, hibah tahun 2017 sebesar Rp 566 juta dan hibah tahun 2018 sebesar Rp 6.5 milyar. Namun, Pemkot memiliki kemampuan dengan menyetujui anggaran Rp. 4,8 miliar.
“Keuangan Kota Probolinggo tahun 2018 terjadi penurunan alokasi potensi dana alokasi umum sebanyak 4 persen. Diharapkan kebijakan dari pihak Polres Probolinggo Kota untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada,” ujar Sekda Agus.
Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Alfian Nurrizal membenarkan anggaran pengamanan Pilkada 2018 disetujui Rp 4,8 miliar. Dijelaskan, anggaran itu terbagi sebesar Rp 4,3 miliar khusus dana pengamanan Pilkada selama 2018. Sedangkan, anggaran persiapan pengamanan selama tahun ini dianggarkan Rp 566 juta.
Alfian memperkirakan dana itu cukup untuk kegiatan pengamanan. Namun, pihaknya harus melakukan efisiensi dalam beberapa hal.
“Kegiatan patroli akan dioptimalkan di tempat-tempat yang berpotensi memiliki kerawanan. Sebelumnya kami sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik itu,” kata Kapolres.
Ia mengatakan, ada anggaran yang tidak bisa direvisi. Di antaranya, anggaran untuk pengamanan tempat pemungutan suara, pengamanan pasangan calon, serta berkaitan dengan pengamanan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengamanan pesta demokrasi tahun depan, Polres akan menerjunkan anggota sebanyak 396 orang. Anggota dari kepolisian di bagi ke pos-pos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengamanan dan pengawasan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. “Kami juga akan menambah anggota dari Brimob untuk pengamanan pilkada,” perwira dengan dua melati di pundaknya itu. (fng/saw)
