Pilkada Probolinggo Masuk Zona Merah

1110

Probolinggo (wartabromo.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Probolinggo masuk zona merah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Kapolres Probolinggo pun mengajak para pemangku kebijakan untuk merubah Kabupaten Probolinggo menjadi zona hijau.

Kapolres Probolinggo, AKBP. Fadly Samad, dalam paparannya menjelaskan bahwa dari beberapa kali pelaksanaan rakor di tingkat provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam zona merah (rawan). Zona merah itu, berdasarkan rekam jejak Pilbup sebelumnya.

Karena itulah, Fadly mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang aman dan tentram. Sehingga Kabupaten Probolinggo tidak lagi masuk dalam zona merah pilkada. Apalagi dalam pelaksanaannya hingga saat ini, situasinya masih berjalan kondusif.

“Ada 4 indikator suksesnya pilkada, diantaranya yaitu proses sesuai tahapan, pelanggaran yang terjadi minim, tingginya aspirasi masyarakat, dan adanya pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah demi kemaslahatan masyarakat Probolinggo,” paparnya dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada Srentak 2018 di Gedung Islamic Center Kraksaan, Rabu (4/4/2018).

Sementara itu, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Kav Depri Rio Saransi menegaskan akan netralitas TNI-Polri dalam Pilkada. Ia juga menghimbau kepada ASN untuk selalu menjaga netralitas yang dapat menjadi potensi gesekan antar masyarakat.
Pihaknya akan menyiapkan 200 personel Satbanpur untuk mengamankan Pilkada 2018 bersama dengan Polres Probolinggo. “Salah satu kunci pilkada yang berkualitas adalah netralitas aparatur negara,” tutur Dandim.

Di lain pihak, ketua KPU Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi, menjelaskan bahwa ia mengutamakan terciptanya profesionalisme petugas KPU. “Untuk keamanan iru sudah ranah pihak kepolisian yang dibackup TNI. Yang jelas, kami selalu menekankan profesionalisme petugas,” kata Zubaidi.

Untuk mempersiapkan pilkada serentak 2018, KPU telah menetapkan DPS sebanyak 857.224 orang. Dimana nantinya KPU akan melaksanakan rapat pleno penetapan DPS HP mulai dari tingkat PPS dan PPK. Saat ini juga terdapat 37.588 warga Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki E-KTP. Diharapkan Pemkab Probolinggo untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. (cho/saw)