Gender vs Pembangunan

1437
Ilustrasi gender dalam pembangunan.

oleh: Vita Suci Rahayu, S.Sos

ISU penyetaraan gender masih menjadi perhatian dunia.
Untuk meningkatkan daya
saing negara dan pembangunan, sebuah negara perlu mendorong adanya kesetaraan gender. Meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Semakin tinggi Indeks Ketimpangan Gender (IKG), menunjukkan besarnya
kondisi kesenjangan gender.

Nah, berdasarkan laporan HDR (Human Development Report), capaian angka IKG Indonesia lebih tinggi dari IKG dunia dan merupakan yang tertinggi diantara negara-negara di ASEAN. Dengan kata lain, capaian kesetaraan gender Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dan dunia, (BPS, 2016).

Pembangunan Gender juga menjadi bagian, syarat pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang selalu beriringan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini didukung pula adanya hubungan yang signifikan antara kedua indikator tersebut, dengan nilai korelasi sebesar 0,58. Dapat diartikan, bahwa terdapat hubungan moderat antara IPM dengan IPG pada level provinsi, (KPPA dan BPS 2016). Daerah yang Indeks pembangunan gendernya tinggi, akan diikuti pula dengan indeks pembangunan manusianya yang tinggi.

Walaupun IPG Indonesia selalu mengalami kenaikan, namun Indeks Ketimpangan Gender (IKM) Indonesia masih menempati posisi tertinggi di ASEAN, (BPS 2016).

Sayangnya, usaha menurunkan angka IKG yang sudah dirumuskan melalui RPJMD 2015-2019 ini, masih diwarnai dengan beberapa indikator yang belum maksimal dalam implementasinya.

Mengutip data Berita Satu, di Indonesia angka Indeks Pembangunan Gender (0.691), masih menempati posisi akhir di bawah negara-negara di Asia Pasifik. Faktor yang paling tinggi, tidak tercapainya kesejahteraan gender adalah di bidang pendidikan dan kesehatan, masing-masing dengan skor indeks 0,95 .

Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Australia mempunyai inisiatif melakukan investasi pada perempuan untuk mengatalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan di Asia Tenggara. Australia mencoba meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, membangun pasar bagi perempuan dan mempengaruhi lingkungan sektor swasta dan publik, untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan di Filipina, Vietnam, Myanmar dan Indonesia, (investinginwomen.asia).

Menilik data yang dirilis dalam Kata Data Berita Satu terungkap, indeks kesenjangan gender Indonesia di masing-masing bidang kesenjangan ekonomi mencapai skor 0.610; pendidikan mencapai 0.956; kesehatan 0.953; dan politik didapati skor 0.227.

Kita tahu, dalam pencapaian taraf ekonomi masyarakat, masih ada diskriminasi gender.

Data tahun 2016, rata-rata upah yang diperoleh laki-laki diketahui sebesar Rp 2.435.619, sedangkan perempuan Rp 1.977.207. Nilai Gap 18,8, (Sumber: Penghitungan staf ILO menggunakan data Sakernas 2016).

Di bidang ketenagakerjaan, tiga sektor yang paling diinginkan oleh perempuan Indonesia adalah konstruksi (15,6
persen), manufaktur (12,2 persen) dan layanan komunikasi dan teknologi (10,9 persen), (sumber: sakernas 2016).

Yang menarik, meskipun konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi keinginan bekerja oleh siswa perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini relatif lebih rendah. Hanya 2 persen perempuan, bekerja disektor konstruksi dan 55 persen dari nilai itu sebagai operator dan buruh. Namun, proporsi perempuan yang bekerja di bidang administrasi dan yang berhubungan dengan hal itu lebih tinggi (26,9 persen) bila dibandingkan dengan laki-laki (1,3 persen).

Di bidang kesehatan. Sebagaimana kita tahu undang-undang tentang perkawinan masih belum bisa dikatakan melindungi hak kesehatan kaum hawa. Usia menikah perempuan minimal 16 tahun. Kendati demikian, masih banyak perempuan menikah di bawah umur dan justru mendapat dispensasi oleh pemerintah untuk melangsungkan pernikahan.

Angka yang dicatat dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, sebanyak 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Sementara itu menurut Dr. dr. Poedjo Hartono, Sp.OG(K), Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Pusat menyatakan, bahwa batas usia minimal perempuan untuk bisa melakukan reproduksi adalah diatas usia 20 tahun. Pihaknya pun mendukung, jika pemerintah berencana menaikkan batas minimal perkawinan. Sebab, proses reproduksi yang tidak matang dan beresiko, berpotensi melahirkan anak dengan kualitas kesehatan dan dapat berakibat pada minimnya kecerdasan.

Sementara, perjuangan penyetaraan gender di bidang politik belum mencapai titik maksimal. Sebagai contoh hasil pemilu 2014-2019. Tercatat, persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 17,32 persen (BPS, 2017), kendati sudah diatur mengenai keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil dan penempatan perempuan dalam PKPU No 7 Tahun 2013. Sehingga, jumlah keterwakilan 30% tersebut dilansir belum dapat memenuhi hak-hak politik perempuan.