Mutasi Besar-besaran, 4 Pejabat Dinonjobkan Bupati Probolinggo

2385
Pelantikan dan rotasi jabatan Pemkab Probolinggo, Kamis (27/12/2018). Foto : Gufron.

Probolinggo (wartabromo.com) – Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, melakukan rotasi secara besr-besaran di penghujung tahun 2018. Empat pejabat eselon II pun masuk kotak, dengan menjadi Asisten dan Staf Ahli.

Dalam pengambilan sumpah jabatan di Pantai Bentar, Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kamis (27/12/2018), Bupati Tantri memutasi 446 pejabat. Rinciannya, pejabat eselon II sebanyak 15 orang, pejabat eselon III sebanyak 60 orang, pejabat eselon IV sebanyak 134 orang, serta pejabat fungsional dan pengukuhan kepala sekolah sebanyak 228 orang.

“Langkah ini sebagai upaya penyegaran serta pengisian jabatan yang kosong, karena banyak pejabat yang pensiun. Mutasi ini lebih kepada penyegaran dan penguatan tupoksi, namanya organisasi dinamis,” ujar Bupati Tantri sesuai pengambilan sumpah jabatan.

Pejabat eselon II yang terkena lukiran diantaranya adalah Tutug Edi Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo, digeser menjadi Kepala Bappeda. Sementara Kepala Bappeda, Anggit Hermanuadi digeser sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo.

Pergeseran itu membuat Anung Widiarto yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD, masuk kotak menjadi Asisten Administrasi Umum, Setda Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya Anung yang masuk kotak, Kepala Kesbangpol Agus Mukson, Kepala Disporaparbud M. Sidik Widjanarko, dan Sekwan DPRD Supriyadi juga dinonjobkan. Supriyadi menjadi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra digantikan oleh Rr. Retni Ngastiti Djuwitani yang sebelumnya menjadi Kadinsos. Sidik yang dijadikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Yang paling tragis adalah Agus Mukson yang dijadikan Staff Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Setda Probolinggo.

Tantri ingin ada peningkatan etos kerja setelah rotasi jabatan ini. Ia mewanti-wanti agar bawahannya amanah dan waspada ditengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Para OPD harus berhati-hati, kebijakan jangan sampai menyalahi aturan. Termasuk kalau rapat-rapat, cukup di lingkungan Probolinggo saja, itu lebih berdampak positif bagi rakyat,” imbuh istri Hasan Aminuddin ini. (fng/saw)