Setahun, Dinas Permukiman Perbaiki 2 Ribu Rumah

0
342
Salah satu rumah warga Kabupaten Pasuruan setelah mendapat program bedah rumah. (Foto: dokumen)

Pasuruan (WartaBromo) – Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Sepanjang 2018 lalu, sekitar Rp 27 miliar dialokasikan Pemkab untuk memperbaiki 2.000 RTLH.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib mengatakan, tidak semua dana yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten. “Tapi, ada juga yang dari APBN,” kata Misbah.

Rinciannya, Rp 20 miliar dari APBD Kabupaten. Rp 7 M, dari APBN.
Memasuki 2019 ini, Pemkab Pasuruan kembali mengalokasikan anggaran untuk program RTLH sekitar Rp 25 miliar. Dengan asumsi, anggaran tersebut bisa dipakai memperbaiki RTLH sebanyak 2.000 unit, setiap unitnya dibiayai Rp 12.500.000.

Salah satu rumah program bedah rumah di Kabupaten Pasuruan.

Misbah mengatakan, perbaikan RTLH memang menjadi salah satu program prioritas SKPD yang dipimpinnya. Berdasar survei BPS tahun 2013, jumlah rumah berstatus RTHL mencapai 12 ribu unit. Data itu yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Irsyad Yusuf.
Hasilnya, selama lima tahun periode pertama kepemimpinan Irsyad, total 6.000 rumah diperbaiki.

“Itu berarti sudah separo yang kami lakukan perbaikan. Masih ada separo lagi yang akan kita kerjakan dalam beberapa tahun ke depan ini,” jelas Misbah.

Pejabat asal Gresik ini mengatakan, bukan hanya RTLH yang mendapat prioritas bugeting. Urusan publik lain seperti perbaikan drainase (saluran lingkungan), peningkatan akses sanitasi yang sehat, dan air bersih juga mendapat plafon anggaran cukup besar.

Sebagai gambaran, untuk perbaikan drainase misalnya, pada 2018 lalu, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 12,16 miliar (Rp 1,9 dialokasikan di PAK) dengan cakupan pekerjaan mencapai 37,43 hektare.
Program akses sanitasi juga demikian. Pada tahun yang sama, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12.121.261.000. Program ini dipakai membantu masyarakat yang belum memiliki kecukupan akses yang layak terhadap sanitasi.

Lalu, program berikutnya yang mendapat pagu anggaran cukup besar adalah air bersih. Menurut Misbah, selama 2018 lalu, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 56.706.016.000, untuk membantu pengadaan air bersih bagi 12. 546 KK. “Ini merupakan bagian dari usaha kami untuk memenuhi kebutuhan publik ke arah yang lebih standar,” terang Misbah. (**/**)