Tak Penuhi Target Retribusi Pasar, Kinerja DKUPP Kota Probolinggo Dipertanyakan

1174

Probolinggo (wartabromo.com) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Probolinggo dari retribusi pasar pada tahun anggaran 2018, tak tercapai. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, menjadi sorotan dewan.

Pada tahun anggaran 2018, DKUPP menargetkan retribusi pasar sebesar Rp. 1.789.053.249. Namun, rerealisasi hanya senilai Rp1.231.570.286 atau 68,84 persen. Sedangkan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah dengan target sebesar Rp250.000.000, terealisasi Rp103.260.000 atau 41,30 persen.

“Kinerja DKUPP dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2018, sangat tidak maksimal. Termasuk untuk mengetahui apa kendalanya ketika target PAD tersebut tak terpenuhi. Sepertinya DKUPP tidak bisa memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Karena itu, kami menggelar RDP dengan mereka pada dua hari yang lalu,” kata Sekretaris Komisi 2 Syaifuddin, Kamis (10/1/2019.

Baca Juga :   IYA : Kami Pilih Kampanye Dengan Berdoa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Meski menjadi sorotan dewan, Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Gatot Wahyudi mengatakan pihaknya sudah maksimal dalam bekerja. Gatot mengatakan transaksi pada periode Januari – Desember 2018., cukup bagus.

Diantaranya target PAD sebesar Rp 2.039.053.249 terealisasi senilai Rp. 1.334.830.286 atau 65,46 persen.
“Banyak kendala termasuk piutang retribusi yang sejak tahun 2017 menumpuk di UPT Pasar Gotong Royong. Nilainya tak tanggung-tanggung sebesar hampir Rp 1,5 miliar dan hingga kini belum terselesaikan,” ungkap Gatot.

Selain PAD dari retribusi, dewan juga menyoroti koperasi yang pembinaannya berada di bawah DKUPP per Januari 2019, jumlah koperasi sebanyak 217. Namun dari jumlah itu, koperasi aktif hanya sekitar 150.

Baca Juga :   Ssst, Nama Gadis asal Gadingrejo ini Persis dengan Cagub Khofifah Indar Parawansa

“Yang menjadi kendala bagi DKUPP adalah koperasi yang membuka cabang di Kota Probolinggo. Koperasi yang pusatnya berada di luar menjadi kendala bagi kami dalam mengontrol. Bahkan hal ini juga menjadi perhatian Asisten Deputi (Asdep) Penyuluh Kemenkop dan UKM yang sempat mendatangi Kota Probolinggo. Namun kami akan evaluasi ini,” terang Gatot. (fng/saw)