Sapa Emak-Emak di Kejayan, Sandiaga Janji Akan Hapus Outsourcing

0
3541

Kejayan (wartabromo.com) – Sandiaga Salahuddin Uno menyapa ratusan emak-emak perwakilan Jam’iyah Muslimat di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (19/2/2019). Kunjungannya kali ini untuk mendengarkan keluh kesah emak-emak, salah satunya mengenai sistem outsourcing.

Cawapres nomor urut dua ini tiba di Joglo Kedjayan tepat pukul 13.13 WIB. Dengan mengenakan koko putih dan sarung, lengkap dengan kopyahnya, Sandi disambut Shalawat Badar yang dilantunkan para emak-emak.
Selama lebih kurang setengah jam, Sandi berdialog dengan ratusan emak-emak yang telah memenuhi Djoglo yang menantinya sejak pukul 11.00 WIB. Ia mendengarkan keluh kesah dan harapan yang terlontar dari emak-emak.

Beberapa pertanyaan disampaikan dalam sesi dialog tersebut. Salah satunya datang dari perwakilan emak-emak asal Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ia mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang juga seorang pengusaha itu mengenai kebijakannya terhadap sistem outsourcing atau kontrak kerja yang kerap dirasakan oleh para pekerja.

“Pak Sandi, jika Anda dan Pak Prabowo nanti terpilih menjadi capres dan cawapres apakah sistem outsourcing akan dihapus?” tanyanya sambil diiringi tepukan tangan dan riuh emak-emak lainnya.

Sandi pun lantang menjawab pertanyaan tersebut, dengan berucap janji menghapus sistem outsourcing yang kerap membebani para tenaga kerja. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, dikatakan juga telah melakukan penandatanganan kontrak politik dengan serikat pekerja.

“Salah satu perjanjiannya, kita akan menghapus sistem outsourcing. Kita akan secara bertahap menggantinya dengan sistem perjanjian pekerjaan tetap karena kita sudah menandatangani perjanjiannya,” jawab Sandi.

Selain berjanji akan menghapus sistem outsourcing, Sandi juga mengatakan pihaknya akan memperbaiki kembali sistem pembagian bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jika kami terpilih bantuan sosial itu akan kami pertahankan, bahkan akan kami tambah. Tentunya harus tepat sasaran. Seperti PKH, KIS, Kartu Indonesia Pintar dan bantuan sosial lainnya harus diberikan pada yang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya. (ptr/ono)