Membaca Kondisi Pendidikan di Pasuruan yang Masih Terpuruk

776
Ilustrasi dunia pendidikan. (Gambar: google)
Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara di manapun juga. Namun, terkadang hak ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian orang, salah satunya bisa karena sulitnya akses memperoleh hak pendidikan tersebut. Di Kabupaten Pasuruan, kondisi pendidikannya dapat dikatakan cukup mencengangkan. Tingkat pendidikan di daerah ini dikategorikan masih rendah.
Oleh: Ardiana Putri

SECARA umum tingkat pendidikan di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan masih rendah. Ini dapat dibuktikan, mayoritas penduduk di daerah dengan 24 kecamatan ini masih banyak lulus sekolah dasar/sederajat.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, selama ini seperti tak optimal.

Berdasarkan data dalam hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018, dari jumlah penduduk 1.605.307 jiwa, sebanyak 35,13 persen warga di Kabupaten Pasuruan merupakan tamatan SD atau sederajatnya. Ini merupakan prosentase terbesar dibandingkan dengan warga dengan tamatan SMP dan SMA.

Sisanya, 18,43 persen merupakan lulusan SMP dan 24,38 persen adalah lulusan SMA. Sementara untuk warga yang lulus pendidikan tinggi seperti Diploma hanya 0,99 persen dan lulusan sarjana 2,38 persen.

Cukup mencengangkan pula, catatan warga yang tak pernah mengenyam pendidikan juga cukup tinggi, yakni sebanyak 22.06 persen.

Melihat kenyataan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Pasuruan masih terpuruk, menandakan bahwa masyarakat di daerah ini boleh dibilang kurang sejahtera. Pasalnya, tingkat pendidikan merupakan indikator yang diharapkan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan rendah turut berpengaruh pula pada tingkat pengangguran. Sekadar diketahui, Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasuruan masih di atas rata-rata Jawa Timur yakni 4,9 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi mengalamai peningkatan hingga 5,72 persen.

Ini kontradiktif dengan nilai investasi pada tahun 2017 yang melebihi target, dari Rp 5 triliun terealisasi menjadi Rp 17 triliun.

Hal ini tentunya harus menjadi kesadaran bersama, bahwa di era yang semakin modern ini, manusia dituntut untuk memiliki SDM yang tinggi. Karena di zaman sekarang, melamar sebuah pekerjaan juga harus menunjukkan selembar kertas yang dinamakan ijazah. (*)