Pemkab Probolinggo Kejar 30% Sanitasi Layak

0
243

Probolinggo (wartabromo.com) – Warga Kabupaten Probolinggo masih suka buang air besar sembarang (BABS). Angkanya cukup tinggi yakni di atas 33 persen, melampaui angka nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pun mengejar target untuk menguranginya.

Masih tingginya angka BABS itu diakui oleh Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari. Ia mengatakan penggunaan sanitasi layak di Kabupaten Probolinggo masih berkisar 67 persen. Capaian ini di bawah angka sanitasi layak nasional sebesar 75 persen. Artinya masih ada 33 persen warga yang belum menikmati sanitasi layak.

“Itu data terakhir pada bulan Desember 2018 lalu. Karenanya kami akan mengejar terus pada posisi yang lebih ideal lagi. Salah satunya dengan mengajukan program hibah ke pemerintah pusat,” ujar istri Hasan Aminuddin ini.

Menurut Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, untuk mengejar 100 persen sanitasi layak, maka pada tahun ini ada membangun IPALD (Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik) lagi.

Lokasinya di Kelurahan Semampir, Kota Kraksaan dengan 150 sambungan rumah. Untuk itu, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar. “Sementara pada tahun 2020, bisa terealisasi di Kelurahan Kraksaan Wetan, Desa Kalibuntu dan seterusnya,” ungkapnya, Minggu (17/3/2019).

Ia mengatakan, saat ini Kabupaten Probolinggo baru memiliki 1 unit IPALD di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan. IPALD ini dikembangkan sejak 2014 lalu berupaya sanitasi komunal ini. Setidaknya ada 296 sambungan rumah (SR) di dua rukun tetangga (RT), yakni RT 1 dan RT 2 yang menikmatinya.

“Adanya banyak tantangan ketika kami mau memulai proyek ini. Semisal warga takut rumahnya bau, lantai kotor setelah dibongkar. Maupun oleh kebiasan mereka yang suka BAB di sungai. Jadi tidak mudag merubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat dan bersih melalui sanitasi yang layak,” tuturnya.

Selain pembangunan IPALD, Pemkab juga akan membangun ribuan MCK Plus. Pembangunan ini, dilaksanakan bersama pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Baik melalui Dana Desa (DD) maupun anggaran APBD. “Banyak cara yang kami lakukan agar masyarakat dapat memikmati sanitasi layak,” kata pria yang juga menjabat Plt. Kepala Diskominfo ini. (saw/saw)