Stunting Tinggi, Kabupaten Probolinggo Dikeroyok 22 Kementerian

1337

Probolinggo (wartabromo.com) – Angka prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Bahkan menjadi satu dari 160 daerah yang menjadi fokus Pemerintah Pusat.

Penanganan dan pencegahannya melibatkan 22 kementerian. Sehingga penyampaikan informasi pencegahan stunting perlu digalakkan.

Kasubdit Informasi dan Komunikasi Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Sarjono mengungkapkan, stunting menjadi isu nasional.

Di mana angka stunting nasional pada tahun 2013 mencapai 37%. Kemudian di tahun 2018 turun menjadi 30%. Untuk penanganan dan pencegahannya, ada 20 kementerian yang terlibat.

Sedangkan di Kabupaten Probolinggo tahun 2013 mencapai 49,9%. Turun sebesar 9,5% pada tahun 2018 menjadi 39,9%. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 mencapai 35% dan turun pada tahun 2018 menjadi 32%.

“Di Kabupaten Probolinggo kami melihat bahwa stunting cukup tinggi. Cuman, saya melihat kontradiktif di sini. Dimana stunting tinggi, tapi kemiskinannya rendah. Apa faktor penyebabnya, karena itu yang kami cari,” kata Sarjono, di sela-sela acara forum dialog bantuan sosial (BPNT/PKH) dalam rangka intervensi percepatan penurunan prevelansi stunting di ruang Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Kamis, 17 Oktober 2019.

Sarjono mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan stunting. Seperti pernikahan di bawah umur, akses sanitasi, kekurangan gizi, akses kesehatan dan faktor lainnya.

Persoalan itu, menurutnya diduga karena minimnya infomasi terkait stunting yang diterima masyarakat. Padahal stunting dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

“Tujuan kami adalah agar masyarakat faham tentang bantuan sosial, kaitannya dengan PKH ini. Bisa menjadi sarana untuk menekan stunting. Karena apa? Kabupaten Probolinggo itu termasuk dalam 160 kabupaten kota yang menjadi prioritas nasional untuk penekanan stunting, akan dikeroyok oleh 22 kementerian,” ungkap Sarjono.

Pemkab Probolinggo sendiri terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan stunting. Misalnya program Sertifikasi Pasangan Pra Nikah pasa 2017. Juga ada upaya pemenuhan gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

“Intervensi pada stunting sudah dilaksanakan oleh beberapa dinaa terkait. Mulai dari ibu hamil, anak balita, anak tumbuh kembang. PKH atau bantuan sosial lainnya berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. Sehingga perlu ada sosialisasi penggunaan bantuan sosial yang lebih masif kepada penerima,” tambah Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian. (saw/saw)