Masih Ada Stunting di Kota Pasuruan, Begini Cara Dinkes Menekannya

588
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena berikan kartu JKN/KIS secara simbolis kepada warga, Rabu (20/2/2019). Kota Pasuruan berikan jaminan kesehatan kesehatan kepada 97,6% warga, sehingga canangkan diri capai UHC.

Pasuruan (WartaBromo.com) – Balita dengan kondisi stunting dicatatkan masih ada di Kota Pasuruan. Menekan prevalensi stunting oleh dinas kesehatan, menjadi fokus penanganan.

Berdasarkan catatan hasil penimbangan bulan timbang Agustus 2019 Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, dari 13.811 balita yang diukur, 23,12 persen mengalami stunting..

Jumlah itu diperoleh dari rincian data bayi dengan tubuh sangat pendek sebanyak 7,58 persen dan bayi pendek berkisar 15,54 persen.

Data yang didapatkan itu merupakan kumulatif dari laporan sejumlah Puskemas di wilayah Kota Pasuruan.

Puskesmas Karangteketug, misalnya, dari 1.637 balita yang diukur, dilaporkan ada 117 Balita dengan kategori sangat pendek, 347 Balita pendek, 1.147 normal, dan 26 Balita termasuk kategori tinggi.

Plt Kepala Dinas Kesehetan (Dinkes) Shierly Marlena menjelaskan, ada banyak faktor yang menyebabkan Balita mengalami stunting. Mulai dari asupan gizi yang diterima bayi, hingga lingkungan dan pola hidup.

“Ada juga faktor kemiskinan. Kompleks kalau faktor penyebab stunting,” ujar Shierly.

Namun demikian, saat ini pihak Dinkes Kota Pasuruan telah melakukan berbagai program untuk menekan angka prevalensi bayi dengan kondisi stunting.

Program itu antara lain pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, bimbingan pada calon pengantin, kemudian upaya pemenuhan gizi di 1.000 hari pertama kehidupan pada bayi.

Menebar kader kesehatan di tengah masyarakat, jadi bagian tak terpisah menyusuli upaya menekan stunting.

Penanganan stunting perlu menjadi perhatian mengingat dapat berdampak kepada kemampuan kognitif anak dan ketahanan tubuh pada penyakit.

Bahkan World Bank Investing mencatat, stunting dapat menghilangkan 11 persen produk domestik bruto (PDB) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen. (tof/ono)