Kemiskinan Diklaim Turun, Kesalehan Warga Pasuruan Dinilai Baik

612
Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf berikan sambutan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2021, di Gedung Serbaguna, Senin (13/02/2020).

Pasuruan (WartaBromo.com) – Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian untuk dituntaskan. Bahkan jumlahnya diklaim terus terdapat penurunan.

Klaim penurunan angka kemiskinan itu diungkap Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2021, di Gedung Serbaguna, Senin (13/02/2020).

“Yang namanya kemiskinan harus kita turunkan dengan banyak sekali menciptakan lapangan pekerjaan, informasi pekerjaan, dan pendayagunaan masyarakat di semua sektor,” kata Irsyad Yusuf.

Disebutkan, menurunnya kemiskinan tersebut setidaknya dilihat selama kurun tiga tahun yakni pada 2017 hingga 2019.

“Dan Alhamdulillah, tiga tahun berturut-turut, angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan terus menurun,” ungkapnya.

Pada tahun 2017, angka kemiskinan dicatatkan sebanyak 10,34%. Beringsut turun menjadi 9,45% di tahun 2018.

Sampai tahun 2019, tren penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercapai, menjadi 8,68%.

Diucapkan Irsyad, capaian ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak. Mulai jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, peran dunia usaha, tak terkecuali masyarakat.

Di sisi lain, kemiskinan diakui juga bersinggungan dengan pengangguran. Selama tiga tahun periode yang sama, pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cukup signifikan.

Di mana pada 2017 lalu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,97%, kemudian melompat naik menjadi 6,11% di tahun 2018. Upaya menekan coba dilakukan hingga pada 2019 pengangguran terbuka turun menjadi 5,42%.

Oleh Irsyad, turunnya tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran investasi di Kabupaten Pasuruan sudah mulai menunjukan efek positif, membantu penyerapan tenaga kerja.

“Selain itu, berkembangnya usaha mikro dan ekonomi kreatif telah terbukti menjadikan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja mandiri,” imbuhnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan dari 2017 hingga 2019 pun terdapat kenaikan. Pemkab merekam pertumbuhan 5,72% pada tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018 sebesar 5,75%.

Tren tumbuh berlanjut menjadi 5,80% pada tahun 2019 (berdasarkan angka sementara, BPS kabupaten pasuruan).

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan diklaim Irsyad, hampir di atas angka rata-rata angka pertumbuhan Jawa Timur, bahkan angka rata-rata nasional.

“Hal ini tentu saja menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas,” urai Irsyad.

Tak kalah menarik lainnya adalah indeks kesalehan sosial di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori baik.

Indeks terkait hubungan antar manusia, antar umat beragama, dan antara manusia dengan lingkungan itu sebesar 72,1 (kisaran 1-100). Catatan tersebut, merupakan hasil pengukuran yang dilakukan pada 2019 lalu.

Sekadar informasi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD digelar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

Penyusunan rancangan awal RKPD, menurut Irsyad adalah salah satu bentuk implementasi pendekatan partisipatif.

Konteksnya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan menyampaikan saran dan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Sedangkan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2021 merupakan penjabaran arah kebijakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten pasuruan tahun 2018– 2023.

“Di sini, kami membuka saran dan masukan yang nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan awal,” kata Gus Irsyad, sapaan akrab bupati.

Selaras dengan pernyataan bupati, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pasuruan, Ihwan mengatakan, forum konsultasi publik ditujukan mendapatkan masukan penyempurnaan terhadap program unggulan maupun jargon-jargon inovasi bupati dan wakil bupati setiap tahunnya.

Beragam masukan, dikatakan Ihwan, selanjutnya ditampung menjadi satu, sehingga ada ketersambungan antara keinginan masyarakat dengan kebijakan seorang kepala daerah. (mil/ono)