Probolinggo (wartabromo.com) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mengupayakan koneksitas pariwisata di kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS). Satu cara di antaranya menawarkan obligasi daerah guna membiayai proyek BTS.
Gubernur Khofifah menjelaskan pihaknya menyiapkan obligasi daerah. Salah satu skema pembiayaan itu, diterbitkan menyusul keluarnya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Jatim. Perpres itu ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 lalu.
Obligasi daerah, ditawarkan agar masyarakat pada empat kabupaten yang menjadi penguat BTS, baik Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang menjadi pemilik dari seluruh proses pembangunan. Hal itu dimaksudkan agar daerah tidak sebatas menjadi obyek pembangunan saja.
“Jika ada proses pembangunan yang menarik investor, kami menawarkan ada skema obligasi daerah. Kami ingin 4 daerah yang ada di seputaran BTS harus menjadi pemilik dari kawasan BTS,” ujar Khofifah saat berkunjung ke Gunung Bromo, Sabtu, Februari 2020.
Kawasan BTS oleh pemerintah ditetapkan menjadi salah satu kawasan super prioritas sebagai 10 “Bali baru” di Indonesia. Proses pembangunan akan dimulai pada 2021 mendatang. Salah satu wahana yang akan dikembangkan adalah kereta gantung.
“Kita dengarkan secara komprehensif. Maka titik mana dan respon masyarakat terkait daya dukung alam dan lingkungan harus dipertimbangkan,” ujar Ketua Umum PP Muslimat NU itu.
Saat ini Pemprov Jatim bersama Kementerian Pariwisata dan Bappenas tengah menyiapkan detail perencanaannya. Sehingga, Pemprov Jatim perlu meminta masukan yang terbaik bagi masyarakat Suku Tengger.
Menurutnya, adat dan budaya Suku Tengger harus terjaga. Tokoh adat dan tokoh agama harus menjadi pemilik wilayah sekitar Bromo.
“Kami ingin agar dalam rencana pembangunan kawasan BTS, masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan rekomendasi strategis. Ini untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi masyarakat Tengger,” kata orang nomor satu di Jatim itu.
Sementara Itu, Suroyo selaku Petinggi Adat Tengger mengatakan, masyarakat Tengger ingin menjadi pelaku bukan hanya sebagai penonton.
Untuk itu, wahana kereta gantung dibuatkan trek khusus di lereng gunung. Bukan masuk ke lautan pasir dan Savana. Kawaaan lautan pasir diperuntukkan bagi jip, ojek, dan jasa kuda.
“Ini untuk mengembalikan landscape pasir seperti dulu. Untuk kereta gantung, warga Tengger mengusulkan agar rutenya dibuat dari puncak B29 kemudian dilanjut ke B30 dan kemudian baru ke Bromo. Mereka juga mengusulkan agar SMK Pariwisata di Sukapura dikembangkan,” terang Supoyo.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari merespon baik rencana pengembangan BTS. Turunnya Perpres 80 Tahun 2019, dinilainya juga menjadi menjadi berkah bagi Kabupaten Probolinggo.
“Saat ini, kami berupaya untuk menciptakan destinasi-destinasi baru untuk mendukung BTS. Salah satunya Argopuro yang jaraknya dengan Bromo sekitar 50 kilometer,” ungkap Tantri. (saw/saw)
