Dinilai Tak Transparan, 4 PAC Goyang Ketua Gerindra Kota Probolinggo

670

Probolinggo (wartabromo.com) – Aliansi Pengurus Anak Cabang (PAC) menggoyang Ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo, Aminuddin. Pasalnya sang ketua dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan daerah.

Kepemimpinan Aminuddin oleh 4 PAC dinilai otoriter. Lantaran semua dikuasai ketua DPC secara personal. Sehingga pengelolaan keuangan partai, seperti Banpol (bantal politik) dan dana fraksi, tidak akuntabel.

Keempat PAC itu, yakni Ketua PAC Wonoasih Sulis, Ketua PAC Kademangan Cahyono, Ketua PAC Mayangan Asmui, dan Ketua PAC Kanigaran Tatok Haryanto.

Selain itu, kewajiban sebagai ketua DPC tidak pernah dilaksanakan. Serta tidak ada komunikasi dan koordinasi antar pengurus DPC dan PAC, terkait kegiatan ke partaian.

“Atas beberapa kondisi itulah, kami mohon agar dilakukan audit investigasi terhadap kepengurusan di DPC Gerindra Kota Probolinggo,” kata Ketua PAC Wonoasih, Sulis pada Kamis, 27 Februari 2020.

Sehingga kemudian aliansi 4 PAC itu, mengirim surat keberatan ke DPP Partai Gerindra di Jakarta. Surat keberatan itu, dikirim pada 29 Januari 2020 lalu. Namun, baru diterima DPP Jakarta pada 4 Februari 2020.

“Sampai saat ini, belum ada respon. Mungkin mereka masih sibuk pasca HUT Gerindra,” katanya.

Langkah tersebut, kata Sulis, terpaksa ditempuh untuk kebaikan partai Gerindra Kota Probolinggo. Sebab jika dibiarkan seperti terus, Gerindra tidak akan maksimal pada Pemilu 2024.

“Jangan sama seperti saat Pemilu 2019 lalu. Ketika itu, ketua DPC sempat gembar-gembor bisa meraih enam kursi dewan,” lanjut Sulis.

Tidak tercapainya target itu, karena tanpa ada konsolidasi. “Bahkan untuk bendera, tak satupun kami PAC diberi. Bagaimana bisa menunjukkan eksistensi kami di masyarakat, dengan kondisi itu,” sahut Cahyono, Ketua PAC Kademangan.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra, dr. Aminuddin membantah tudingan itu. Ia menyebut semua kegiatan di Gerindra ditetapkan dari atas atau pusat. Partai Gerindra berbeda dengan partai lainnya. “Di partai Gerindra itu tidak ada muncab. Semuanya instruksi dari pusat,” ujarnya.

Soal keuangan, Aminuddin mengatakan, sebetulnya keuangan partai nominalnya kecil, namun seakan-akan besar. Misalkan di Bulan September sampai Desember 2019, DPC tidak ada uang. Karena disetor ke pusat. Selain itu, saat ini dari pusat, ada instruksi untuk mengadakan kantor permanen senilai Rp450 juta selama 3 tahun.

“Sebetulnya kalau masalah keuangan saja, teman-teman PAC bisa ke wakil ketua, Pujianto. Disana itu jelas, ada administrasi keuangannya. Tapi mereka (PAC) tidak puas,” ujarnya.

Pria yang juga dokter spesialis itu, mengaku memahami keresahan PAC soal keuangan partai. Karena tidak ada kegiatan, tapi uang habis. Padahal, memang belum ada pengembalian uang dari DPP ke DPC.

“Nah informasi ini mungkin yang mereka tidak tahu. Baru akhir Desember 2019, ada pernyataan bahwa per anggota dewan menyetor sebanyak Rp2 juta dari DPP,” imbuh Aminudin.

Selama ini, menurut Aminuddin jika setiap ada kegiatan partai pihaknya selalu mengeluarkan uang pribadi. Seperti honor saksi pada Pileg dan Pilpres tahun kemarin. Juga rapat dan pertemuan lainnya.

“Semuanya sudah saya jelaskan pada rapat. Baik di pengurus PAC maupun ranting. Selaku ketua DPC, saya siap untuk bertanggung jawab atas hal itu,” tandas pemilik RSIA Amanah itu. (lai/saw)