Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan alokasikan Rp100 juta ke setiap kecamatan. Anggaran itu digunakan untuk melakukan percepatan penanganan pencegahan Covid-19.
Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan, anggaran Rp100 juta berasal dari BTT (biaya tidak terduga) APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020.
Dalam 1-2 hari, anggaran untuk 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan tersebut, kata Anang sudah bisa segera dicairkan.
Saat ini pembukaan rekening penerima dana total Rp2,4 miliar untuk tiap-tiap kecamatan itu masih dipersiapkan oleh Pemkab.
“InsyaAllah 1 atau 2 hari sudah bisa dicairkan, sehingga langsung dapat dipergunakan untuk pengurangan risiko dan penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan,” kata Anang, di sela-sela Monev (monitoring dan evaluasi) di Kecamatan Rembang, Rabu (15/04/2020).
Setelah dicairkan, Anang meminta anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari edukasi kepada warga, penyemprotan disinfektan, pembuatan spanduk, stiker atau baliho, hingga kesiapan rumah singgah untuk para pemudik yang bisa jadi tetap nekat pulang kampung di tengah pandemi Covid-19.
“Yang penting anggaran ini bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
Sementara itu, selain sediakan anggaran untuk kecamatan, pihaknya juga telah membentuk Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.
Ditegaskan Anang, camat harus langsung melakukan optimalisasi Satgas Covid-19 yang telah dibentuk, di antaranya melakukan aksi sosialisasi dan edukasi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) secara massif.
Pihak kecamatan juga perlu melakukan screening pendatang dan penyediaan ruang isolasi, hingga optimalisasi dana desa untuk penanganan covid 19.
“Camat harus segera berkoordinasi dengan Muspika, lurah dan Kades untuk melakukan screening pendatang sesuai protokol kesehatan. Khususnya menjelang mudik dan penyediaan ruang isolasi dengan menggunakan sekolah,” ucap dia
Hal lain yang diingatkan kepada camat adalah juga harus segera melakukan koordinasi dengan lurah/Kades untuk identifikasi masyarakat miskin yang belum ter-cover bantuan pusat dan masyarakat yang rentan miskin akibat dampak Covid-19. (mil/ono)
