Pasuruan (WartaBromo.com) – Rincian bantuan sosial-ekonomi bagi warga Kota Pasuruan yang terdampak Covid-19 mulai jelas. Diketahui ada dua sumber bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat.
Hal ini baru saja dibahas dalam hearing Pansus dan Gugus Tugas Covid-19 di Gedung DPRD Kota Pasuruan, pada Selasa (21/04/2020) sejak pukul 10.30 hingga pukul 14.00 WIB.
Wakil Ketua Pansus, Ismu Hardiyanto mengatakan, agenda kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan.
Soal jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi, pihak Pemkot mengungkapkan ada dua sumber bantuan untuk masyarakat. Pertama dari pusat, kedua dari daerah.
Dari pusat, nantinya ada 25.341 penerima. Rinciannya 14.863 KK (kepala keluarga) akan menerima bantuan berupa sembako senilai Rp 200 ribu. Kemudian 10.568 orang menerima bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu.
Sementara dari daerah, berdasar penghitungan Pemkot sementara ini, nantinya ada 17.489 penerima. Rinciannya, 13.489 KK akan menerima bantuan berupa sembako senilai Rp 200 ribu. Kemudian 4.000 orang menerima bantuan Rp 600 ribu.
Besaran Rp 200 ribu diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial. Sementara Rp 600 ribu diperuntukkan bagi warga yang terdampak corona secara ekonomi seperti pemilik warung-warung kecil, ojol, hingga nelayan.
Masyarakat yang telah masuk sebagai daftar penerima bantuan dari pusat tidak akan dicatat kembali menerima bantuan dari daerah, sehingga satu orang atau satu KK hanya berhak menerima bantuan dari satu sumber saja.
Selain itu, dalam hearing kali ini, Pansus juga mengusulkan adanya jubir yang bisa menjelaskan kepada masyarakat perihal bantuan sosial dan ekonomi ini, supaya tidak terjadi kesimpang-siuran informasi di masyarakat.
“Kan ada tiga komponen besar. Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi. Supaya masing-masing bisa dijelaskan kepada publik,” kata Ismu.
Sekadar diketahui, dana penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan yang bersumber dari realokasi dan refocusing kegiatan dan ditambah DBHCHT saat ini terkumpul Rp 57,28 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 20,29 miliar. (tof/ono)
.
.
.
.
.
.
