New Normal, Kepala Daerah Harus Perhatikan 5 Poin Strategis ini

888

Jakarta (WartaBromo.com) – Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah melakukan tahapan ketat hadapi new normal. Sektor strategis dan produktif harus jadi prioritas segera masuki fase kenormalan baru.

Permintaan itu dituliskan dalam akun FB Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/6/2020), dengan menyatakan, bahwa new normal selain harus dipersiapkan secara ketat juga harus hati-hati.

Terdapat lima poin diungkap oleh Jokowi berkenaan dengan ikhtiar pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 dengan mengadaptasi kebiasaan baru tersebut.

Pertama, ia menyinggung perlu ada prakondisi yang ketat berupa sosialisasi masif kepada masyarakat dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga dapat diikuti.

Pada prinsipnya, bagaimana protokol kesehatan dipraktikkan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, bahkan apa yang dilakukan agar imunitas tubuh terjaga.

Kedua, pada tiap-tiap kebijakan terkait fase kenormalan baru, diambil harus berdasarkan data dan fakta di lapangan. “Saya minta kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas,” kata Jokowi.

Ketiga, perlu penentuan prioritas. Ditegaskannya, kepala daerah harus menyiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas yang dimungkinkan bisa segera dibuka secara bertahap.

“Kesiapan tempat ibadah sebelum dibuka secara bertahap kemarin itu sudah sangat baik,” imbuh Jokowi, mengulik persiapan masjid Baiturrahim di komplek Istana Kepresidenan beberapa hari lalu.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengarahkan sektor ekonomi secara umum harus mendapatkan prioritas. Lebih-lebih sektor dengan penularan Covid rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi.

“Terutama sektor-sektor ini: pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan, atau perminyakan,” tandasnya.

Poin keempat, lebih pada pengharapan agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, dari provinsi bahkan sampai level RT, ditegaskannya harus kian diperkuat.

“Dan kelima, saya meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, kita tidak boleh lengah karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis,” pungkasnya. (red)