Probolinggo (wartabromo.com) – Biaya makanan dan minuman (mamin) terkait dengan tugas penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo mencapai Rp7,7 miliar. Anggaran sebanyak itu diminta untuk dialihkan ke belanja rapid test yang pengalokasiannya hanya Rp1,5 miliar.
Sibro Malisi, anggota DPRD Kota Probolinggo mengungkapkan, dalam pagunya, mamin dianggarkan Rp30 ribu per paket. Jika dihitung dengan angka maksimal, anggaran Rp7,7 miliar bisa dipakai untuk mamin 256.666 orang.
“Kami tidak mencurigai eksekutif dengan anggaran yang sangat besar itu. Namun, perlu jadi perhatian,” ujar Sibro Malisi, Rabu, 17 Juni 2020.
Anggota Pansus Covid-19 itu kemudian meminta anggaran mamin dialihkan untuk pengadaan alat rapid test. Di mana anggaran pembelian alat rapid test dicatatnya hanya sebesar Rp1,5 miliar. Angka tersebut dialokasikan untuk pembelian 7.540 unit alat rapid test.
Permintaan pengalihan, kata Sibro, berdasarkan fakta jumlah warga Kota Probolinggo yang dinyatakan positif corona relatif sedikit. Menurutnya, kecilnya temuan Gugus Tugas Covid-19 setempat, bisa jadi lebih pada tak banyak melakukan rapid test kepada masyarakat.
Jika anggaran mamin dialihkan untuk pengadaan alat rapid test, maka pemeriksaan tes medis secara cepat itu bisa dilakukan lebih intensif dan jangkauannya lebih luas.
“Kita bisa belajar dari tetangga sebelah. Di Kabupaten Probolinggo jumlah pasien positif terus bertambah. Sebab, rapid test intensif dilakukan, terutama di pasar-pasar. Rapid test intensif perlu dilakukan karena dikhawatirkan ada penularan corona yang sulit di-tracking,” kata Sibro membandingkan kondisi 2 daerah.
Sementara itu, dr. NH Hidayati selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KP) Kota Probolinggo menyebut anggaran mamin bukan hanya untuk digunakan pada dinasnya. Melainkan untuk pengadaan mamin sejumlah pihak. Mulai petugas di cek poin, warga yang dikarantina serta petugas medis yang bertugas.
Menu makan yang disiapkan, diungkapkan juga tidak sembarangan. Asupannya juga diawasi oleh tim ahli gizi, agar bisa meningkatkan imunitas. Ahli gizi juga memantau ke dapur umum paling tidak sepekan dua kali.
“Dipakai untuk membayar kebutuhan bahan memasak yang disuplai dari penyedia barang. Sedangkan untuk proses memasak dilakukan di dapur umum oleh petugas dari Tagana dan relawan,” urainya.
Ia mengatakan alat rapid test yang dimiliki memang diprioritaskan untuk pemeriksaan tenaga kesehatan. Juga bagi masyarakat yang masuk kategori ODP dan PDP. Selain itu, alat rapid test juga digunakan di sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.
Alat rapid test yang dipakai sesuai ketentuan atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ditegaskan, tidak semua alat rapid test bisa digunakan. Sebab ada alat rapid test yang akurasinya hanya sekitar 30 – 50 persen.
“Proses pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan didampingi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) serta melalui unit layanan pengadaan (ULP),” terang wanita yang biasa disapa dokter Ida tersebut. (lai/saw)
