Rekomendasi Selesai, Pekan Depan Bromo Bisa Dibuka

2050

Probolinggo (wartabromo.com) – Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menandatangani Standart Operasional Prosedur (SOP) reaktifasi wisata Bromo pada Selasa, 21 Juli 2020. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) selaku pengelola, menargetkan pekan depan rekomendasi dari empat daerah tuntas.

Persetujuan SOP itu, diteken oleh Puput Tantriana Sari di rumah dinas Rumah Dinas Bupati Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo. Disaksikan olen Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang PTN Wilayah 1 BB TNBTS, Sarmin. Juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud), Sugeng Wiyanto dan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Yulius Christian.

Bupati Tantri meminta semua elemen masyarakat ikut disiplin menerapkan SOP saat wisata Gunung Bromo kembali dibuka. Kawasan wisata TNBTS ini, harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Prinsip kehati-hatian harus selaku ditekankan agar tak menjadi klaster penyebaran virus corona.

“Harapannya, SOP ini pada saat reaktifasi dapat diimplementasikan dengan baik. Bahwa satu SOP untuk empat pintu masuk yang ada di empat kabupaten. Tentunya dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19,” kata Bupati Probolinggo.

Sementara itu, Sarmin Plh Kepala Bidang PTN Wilayah 1 BB TNBTS menyebut penandatanganan SOP itu, merupakan tindaklanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti pertemuan pada Kamis, 16 Juli 2020 di Hotel Lava View Cemoro Lawang, yang mana Bupati Probolinggo mengarahkan adanya penyusunan dan pembahasan SOP bersama. SOP terkait dengan reaktifasi kawasan wisata Bromo Tengger Semeru.

“Ide penyusunan dan pembahasan SOP ini, merupakan ide dari Bupati Probolinggo. Dengan harapan satu SOP yang berlaku di empat pintu masuk pada empat wilayah wilayah kabupaten di kawasan Wisata Bromo Tengger Semeru,” ungkap Sarmin.

Ditambahkan, Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Kehumasan BBTNBS, Syarif Hidayat, mengatakan pihaknya kini mengejar rekomendasi dari 4 daerah di Bromo. Rekomendasi dari 4 bupati, yakni Bupati Probolinggo, Lumajang, Pasuruan dan Malang menjadi pertimbangan utama mengambil kebijakan terhadap pembukaan kawasan TNBTS.
Sampai saat ini, 4 daerah belum ada yang menyerahkan rekomendasi itu ke TNBTS.

“Termasuk Probolinggo, mungkin pekan depan kami target sudah selesai semuanya. Jadi rekomendasi itu memang butuh untuk bahan pertimbangan saat kami rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujarnya.

Syarif mengaku belum mengetahui betul apa kendala yang mengakibatkan lambannya rekomendasi itu. Namun, ia menyadari bahwa masing-masing daerah mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Rekomendasi dan SOP yang ditandatangani oleh 4 kepala daerah akan dibawa dalam rapat dengan KLHK.

“Mudah-mudahan pekan depan sudah kami kantongi semua,” katanya penuh harap. (saw/saw)