Pertanian ikut menjadi topik bahasan dalam debat lanjutan calon wali kota wakil wali kota Pasuruan, Rabu (18/11/2020) malam. Lalu, apa yang ditawarkan kedua paslon?
Oleh: Asad Asnawi
DALAM sesi ‘menjawab pertanyaan’, kedua pasangan calon mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari seorang petani yang telah direkam sebelumnya.
“Apa yang akan dilalukan kedua paslon di sektor pertanian jika kelak terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota?” tanya sang petani melalui rekaman yang diputar.
Secara umum, jawaban kedua paslon kurang lebih sama. Satu-satunya yang berbeda, adalah ide untuk mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang fokus mengurusi pangan.
Cawali nomor urut 1, Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan pertanian Kota Pasuruan tentu berbeda dengan daerah lain. “Ada dua problem yang menjadi tantangannya,” katanya.
Pertama, menjaga produktivitas dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Dan, kedua, meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Gus Ipul, upaya pertama bisa dilakukan dengan manjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Sebab, persoalan ini yang acapkali dihadapi petani.
“Berikutnya, karena pertumbuhan penduduk terus meningkat, lahan pertanian otomatis semakin sempit. Inilah perlunya menggalakkan urban farming,” kata Gus Ipul.
Cawawali Adi Wibomo mengamini program tersebut. Ia mengatakan, urban farming menjadi tren belakangan ini di tengah isu makin terbatasnya lahan pertanian.
Di beberapa tempat, urban farmin kian digemari, terutama petani perkotaan dengan sistem hidroponik. “Ini yang akan terus kami dorong supaya generasi muda juga mau menggeluti pertanian,” terangnya.
Dalam konteks peningkatan kesejahteraan petani, Gus Ipul menawarkan konsep BUMD sebagai salah satu alternatif. “BUMD ini yang nantinya akan menampung semua produk-produk pertanian dari para petani,” katanya.
Menurut Gus Ipul, keberadaan BUMD ini nanti diharapkan bisa menjadi solusi kesimpangsuran harga. “Karena seringkali ketika musim panen, harga anjlok,” jelas Gus Ipul.
Sementara itu, Cawali Raharto Teno Prasetyo menawarkan konsep lahan abadi sebagai arah kebijakan sektor pertanian ke depan. “Sudah ada kawasan lahan abadi yang kita pertahankan untuk pertanian, dan itu tidak bisa diubah-ubah,” kata Teno, sapaan akrabnya.
Di luar itu, pihaknya akan mendorong sistem pertanian hidroponik di kalangan masyarakat sebagai alternatif keterbatasan lahan. “Dari sisi pemasaran, ini juga akan kami fasilitasi,” jelas Teno.
Lahan Pertanian Terus Menyempit
Sementara itu, ketersediaan lahan pertanian memang menjadi salah satu persoalan daerah perkotaan dalam mengimplementasikan Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Kota Pasuruan misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan. Data 2018, luas lahan pertanian mencapai 1.105 hektare. Tetapi, berkurang menjadi 1.086 hektare di tahun berikutnya (2019).
Pemkot Pasuruan sendiri terkesan setengah hati mendukung program ketahanan pangan. Hal itu terlihat dari kebijakan PLP2B yang justru terancam makin sempit.
Berdasar data yang didapat media ini, sebelumnya, area persawahan yang ditetapkan sebagai lahan badi (tidak boleh dialihfungsikan) mencapai 600 hektare. Namun, belakangan, diusulkan berkurang menjadi 300 hektare.
Praktisi agribisnis asal Kota Pasuruan, Mas’ud mengatakan, secara umum, hampir tidak ada baru dari konsep yang ditawarkan kedua paslon di sektor pertanian.
“Memang ada konsep urban farming, hidroponik. Kalau mau jujur, ya itu memang tren hari ini. Lagi populer karena dianggap sebagai alternatif untuk petani perkotaan,” kata dia.
