Probolinggo (wartabromo.com) – Tenaga kesehatan (nakes) dan masyarakat miskin (maskin) di Kota Probolinggo, diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19. Untuk keperluan itu, dana Rp15 miliar telah disiapkan.
Vaksinasi tahap awal, Pemkot Probolinggo mengajukan 6.000 unit vaksin, meski kuotanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pusat sendiri sedianya memprioritaskan wilayah zona merah untuk mendapat alokasi vaksin.
“Kita cepat-cepatan mendapatkan kuota. Kuotanya berapa, lalu disebar oleh pusat. Semua daerah pasti dapat, tapi berapa yang kita dapat belum diketahui,” sebut Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, pada Jumat, 27 November 2020.
Dalam Raperda APBD 2021, Pemkot Probolinggo menganggarkan dana sekitar Rp15 miliar. Anggaran tersebut ditempatkan pada rekening belanja tidak terduga (BTT) untuk memvaksin penduduk Kota Probolinggo yang diperkirakan mencapai 230 ribu jiwa.
“Kami prioritaskan masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Juga tenaga kesehatan dan petugas yang ada di garda depan, ” kata Hadi.
Priorotas itu, kata Hadi bukan tanpa pertimbangan. Sebab, jika warga miskin harus membayar untuk vaksinisasi, maka kecil kemungkinan mereka ikut vaksin. Apalagi sebelum divaksin, warga harus menjalani swab. Vaksin hanya diberikan pada mereka dengan usia 18-59 tahun.
Menurut Hadi, harga vaksin cukup mahal untuk warga miskin, yakni berkisar Rp300 ribu untuk satu kali vaksin per orang. Sementara vaksin harus dilakukan dua kali. Sehingga, satu orang harus mengeluarkan uang Rp600 ribu untuk vaksin.
“Setelah vaksin pertama, menunggu sekitar 14 jam. Baru disuntikkan lagi vaksin yang kedua. Bayangkan kalau warga miskin diminta bayar. Wong gratis saja belum tentu mau divaksin,” kata Wali Kota Probolinggo.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo meminta agar pemkot tidak hanya menganggarkan dana untuk vaksinasi. Tetapi, juga menyiapkan dana untuk pengobatan dan perawatan.
“Sebagai antisipasi dampak dari vaksinasi Covid-19. Karena warga yang divaksin bisa saja sakit karena efek vaksin. Karena itu, harus ada anggaran untuk biaya pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit. Biaya itu harus ditanggung pemerintah,” ujar Sibro Malisi selaku jubir Banggar.
Selain vaksin, yang paling penting untuk memutus penyebaran Covid-19, menurutnya adalah pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Seperti disiplin memakai masker dan jaga jarak. Termasuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
“Menerapkan prokes salah satu upaya kita mencegah. Selain tentunya dengan vaksin. Sebelum vaksin diberikan oleh pemerintah, maka seyogyanya warga masyarakat untuk selalu patuh menjalankan prokes,” kata politisi asal Nasdem itu. (saw/ono)
