Kraksaan (wartabromo.com) – Pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo pada sektor pariwisata tak capai target. Penutupan Bromo saat pandemi menjadi salah satu faktor penyebabnya.
PAD dari sektor pariwisata pada tahun ini sedianya ditarget Rp650 juta. Namun, hingga pertengahan Desember, baru tercapai Rp450 juta. Padahal dalam P-APBD lalu target Rp650 juta sudah diturunkan, dari semula Rp1,6 miliar.
“Cuma memang kondisinya tidak bisa diprediksi. Akhirnya capaian sementara Rp450 juta. Saat tutup tahun nanti target bisa tercapai. Kami tetap optimis bisa tercapai,” elak Musa, Kasi Destinasi Wisata Disporaparbud Kabupaten Probolinggo ketika ditanya tentang itu, pada Jumat, 18 Desember 2020.
Ia mengatakan sebenarnya target tahun ini, lebih rendah dibanding tahun lalu. Tahun lalu ditarget kurang lebih Rp1,6 miliar. Tetapi di akhir tahun surplus. Sehingga target PAD dalam APBD induk ditarget sama dengan tahun lalu.
Musa mengatakan, penutupan wisata Gunung Bromo menjadi salah satu faktor utama tak tercapainya target PAD. Wisata Gunung Bromo selama ini menjadi andalan pendapatan Kabupaten Probolinggo dari sektor retribusi wisata. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret lalu, membuat pendapatan wisata dari retribusi Gunung Bromo tidak maksimal.
“Sejatinya wisata Gunung Bromo menjadi penopang utama PAD sektor wisata, selain 4 tempat wisata lain. Tetapi yang terbanyak memang dari Gunung Bromo. Ya terbesar dari Gunung Bromo,” sebutnya.
Meski wisata kembali dibuka, pengelola wisata Gunung Bromo, yaitu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger (BB TNBTS) memberlakukan pembatasan ketat demi mencegah terjadinya klaster wisata Bromo. Di antaranya membatasi kuota pengunjung hanya 20 persen. Kemudian dalam rapat evaluasi reaktivasi wisata Gunung Bromo terakhir memutuskan kuota naik hingga 50 persen atau 1.650 orang per hari.
Pengunjungnya didominasi warga lokal dari Jatim. Ada juga beberapa daerah lain yang berkunjung untuk keindahan matahari terbit dan panorama kawah Gunung Bromo. Namun, untuk wisatawan mancanegara sampai saat ini belum ada izin untuk memasuki kawasan itu.
“Yang paling terasa dampaknya ialah batasan atau kuota kunjungan. Kan ada kuota sekarang. Jadi kami sendiri juga belum bisa maksimal,” tegas pria asli Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura itu. (lai/saw)
