Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Probolinggo belum dipastikan kapan akan digelar. Meski begitu Komisi Pemilihan Umum ( KPU) setempat, menganggarkan dana sekitar Rp24 miliar.
Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan angka itu akan diajukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo. “Dalam hitung-hitungan kami, angkanya sekitar Rp24 miliar. Belum kami ajukan, dalam waktu dekat segera kami ajukan dan dibahas bersama dengan Pemkot Probolinggo. Sebelum dinaikkan dalam pembahasan APBD 2020 bersama dewan,” ujarnya pada Kamis, 4 Februari 2021.
Pihaknya, kata Hudri, masih menunggu peraturan baru terkait pilkada serentak yang tengah digodok oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Apakah pilkada dilaksanakan pada 2022, 2023, atau 2024. “Jika putusannya tahun depan, maka langsung dimasukkan dalam APBD 2022,” ungkapnya.
Namun, jika dilaksanakan pada 2023 atau 2024 maka akan dimasukkan sebagai dana cadangan dalam APBD. Mengingat kebutuhan anggaran pilkada cukup besar untuk dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Polanya sama seperti penganggaran pilkada sebelumnya. Pilkada 2018, KPU menganggarkan dana cadangan sejak Perubahan APBD 2016, APBD 2017, dan Perubahan APBD 2017.
KPU Kota Probolinggo menyusun kebutuhan anggaran sesuai dengan UU Pilkada Nomor 6/2020. Dalam UU ini disebutkan, juga harus dianggarkan biaya untuk pencegahan covid-19. “Biaya pencegahan covid-19 itu, antara lain anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri,” kata pria berjenggot itu.
Jika ternyata anggaran disetujui dan peraturan berubah, maka anggaran untuk pencegahan Covid-19 tidak akan digunakan.
“Misalnya dalam perhitungan baru ada inflasi dan angkanya naik, maka dana covid-19 itu dialihlan. Tetapi jika kebutuhan sama dengan hitungan awal, akan masuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan dikembalikan kepada pemerintah daerah,” tandas mantan Wakil Ketua PCNU Kota Probolinggo itu. (saw/ono)
