Kraksaan (WartaBromo.com) – Untuk pemilihan bupati (pilbup) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mencadangkan dana Rp55 miliar yang dikumpulkan selama 3 tahun. Namun demikian, sejauh ini belum ada kesepakatan antara pemkab dengan KPU terkait anggaran pilkada.
“Untuk total anggaran pilkada (pemilihan kepala daerah) belum ada kesepakatan. Meski begitu, pemerintah daerah dengan persetujuan dewan, telah mencadangkan dana untuk pilkada dalam 3 tahun,” ujar Jurianto, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Probolinggo pada Kamis, 11 Februari 2021.
Pencadangan dana itu dimulai pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Pada 2020 dicadangkan Rp15 miliar dan 2021 sebesar Rp15 miliar. “Nanti, sisanya bisa di tahun 2022 dan tambahan dana sharing dari provinsi atau pusat,” lanjutnya.
Di 2022, pihaknya kata Jurianto, belum memastikan berapa miliar yang akan dianggarkan. Hal itu karena pihaknya masih harus melihat dana sharing dari pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Pusat untuk pilkada.
“Sehingga tidak semua kebutuhan anggaran Pilkada Kabupaten Probolinggo harus dianggarkan melalui APBD,” tandas pria asal Sidoarjo itu.
Pencadangan itu, diasumsikan Pilkada atau Pilbup Probolinggo dilaksanakan pada 2023. Meski di tingkat nasional, wacana pilkada serentak masih menjadi perdebatan. Di mana ada usulan dilaksanakan pada 2020, 2023, bahkan 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres.
“Dana cadangan memang disiapkan untuk pilkada yang digelar 5 tahun sekali. Mengingat kebutuhan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi itu sangat besar. Tidak bisa dalam sekaligus dalam 1 tahun anggaran, karena untuk menyeimbangkan neraca keuangan,” jelas penyuka rawon itu.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, KPU mengajukan anggaran Rp70 miliar untuk pelaksanaan pilbup. Angka itu naik sekitar Rp20 miliar dari pengajuan Pilbup 2018. Di tahun itu, Pemkab Probolinggo menghibahkan sekitar Rp45 miliar untuk menyukseskan Pilbup Probolinggo. (saw/ono)
